Dear Jokowi, Jangan Plin-Plan, Pengusaha Butuh Kepastian

Presiden RI Joko Widodo. (Foto: Wahyu Putro A./ANTARA)

Harga BBM jenis Premium sempat diumumkan naik pada Rabu (10/10) sore. Tapi tak sampai satu jam kemudian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba-tiba membatalkan kenaikan harga Premium dengan alasan menjaga daya beli masyarakat.

Pembatalan kenaikan harga Premium ini menimbulkan kesan negatif bagi dunia usaha. Para pengusaha melihat ada ketidakpastian dan kurangnya koordinasi di dalam pemerintahan Jokowi. Investor jadi ragu pada kebijakan pemerintah.

"Bagi pengusaha, yang penting pemerintah tidak boleh kelihatan tidak ada koordinasi. Ini seolah-olah ada kepanikan. Padahal situasi ekonomi lagi begini, pemerintah tidak boleh kelihatan panik," kata Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, kepada kumparan, Kamis (11/10).

Iwantono menambahkan, pihaknya sangat memahami bahwa pemerintah sedang dalam dilema soal harga BBM. Posisi pemerintah serba salah, baik menaikkan harga Premium atau tidak sama-sama mengandung risiko besar.

Kalau harga BBM tidak naik, defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) bakal makin membengkak dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin melemah.

Premium kosong di SPBU Pertamina (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Sementara kalau harga Premium naik, pasti memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Kenaikan harga Premium akan diikuti peningkatan biaya produksi dan harga barang-barang kebutuhan pokok.

"Kalau BBM naik, beban rakyat berat. Kalau harga BBM tidak naik, beban pemerintah berat. Pilihan mana pun tidak enak," ujar Iwantono.

Yang paling penting bagi pengusaha bukan harga Premium naik atau tidak, tapi konsistensi kebijakan pemerintah yang memberikan kepastian bagi dunia usaha. "Kalau harga BBM sudah naik, ya sudah naik saja. Konsistensi itu penting. Jangan aturan sudah ditetapkan kemudian mendadak dibatalkan, kita jadi ragu pada kebijakan pemerintah," tegasnya.

Sikap inkonsistensi pemerintah dapat melunturkan kepercayaan dunia usaha. Ini lebih berbahaya dari dampak kenaikan harga BBM. "Kita ingin pemerintah yang terkoordinasi dan lebih konsisten," tutupnya.