Di Balik Ancaman Mogok Pekerja Garuda

Ilustrasi pesawat Garuda Indonesia. Foto: Reuters/Darren Whiteside

Pada Jumat (26/4), Serikat Pekerja PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Sekarga) melayangkan surat rencana aksi mogok. Isi Surat dengan nomor 007/SEKBER/IV/2019 itu, ialah permintaan pelibatan karyawan dalam proses penyelesaian konflik internal perusahaan BUMN ini.

Ketua Umum Sekarga, Ahmad Irfan Nasution, menilai permasalahan yang ada di Garuda harus segera diselesaikan. Pasalnya, jika persoalan terus berlanjut maka bisa menimbulkan sentimen negatif terhadap pasar. Utamanya, menyoal saham Garuda (GIAA) yang rontok dan kepercayaan pelanggan setia Garuda Indonesia yang kian tergerus.

"Perbedaan pendapat komisaris dan pemegang saham kenapa masih ribut sebenarnya kemarin itu kita lihat keberatan mereka sampaikan (saat RUPST) ini sebenarnya berita jelek untuk pasar modal itu sebenarnya perhatian kita agar kompak lah. Kan itu (ribut) berpengaruh ke saham Garuda yang turun secara signifikan selama beberapa hari," kata dia kepada kumparan, Sabtu (27/4).

Lantas, apa saja fakta yang terjadi di balik rencana aksi mogok karyawan Garuda itu? Berikut kumparan merangkumnya:

1. Silang Pendapat Komisaris dan Pemegang Saham

Ada satu polemik yang timbul dalam dalam RUPST Garuda Indonesia yang digelar Rabu (24/4) lalu. Laporan keuangan emiten berkode GIAA tahun 2018 ditolak oleh dua komisarisnya, yakni Chairal Tanjung dan Doni Oskaria. Keduanya merupakan perwakilan PT Trans Airways (perusahaan milik Chairul Tanjung) dan Finegold Resources Ltd yang menguasai 28,08 persen saham GIAA.

Penolakan itu berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Konektivitas Dalam Penerbangan antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia tanggal 31 Oktober 2018 lalu beserta perubahannya.

Dari kerja sama tersebut, GIAA diketahui memperoleh pendapatan baru dari penyediaan layanan wifi gratis yang mengerek keuntungan GIAA di laporan tahunan 2018 ini. Namun menurut Chairal yang merupakan adik CT, pendapatan GIAA dari Mahata sebesar USD 239,94 juta serta USD 28 juta yang didapatkan dari bagi hasil dengan PT Sriwijaya Air, seharusnya tidak dicantumkan dalam tahun buku 2018.

“Kita hanya keberatan dengan 1 transaksi,” ungkap Chairal.

Seperti diketahui, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) berhasil mencatatkan kinerja positif pada kuartal I 2019. Garuda Indonesia berhasil membukukan laba bersih (net income) sebesar USD 19,7 juta atau sekitar Rp 275,8 miliar.

Angka ini tumbuh signifikan dari periode yang sama tahun lalu saat perseroan masih membukukan rugi sebesar USD 64,3 juta atau sekitar Rp 900 miliar. Manajemen GIAA mengklaim pertumbuhan laba tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha perseroan yang tumbuh sebesar 11,9 persen menjadi USD 1,09 miliar.

Sementara sepanjang tahun buku 2018, Garuda Indonesia mencatatkan keuntungan USD 809.846 atau setara Rp 11,5 miliar. Kinerja keuangan Garuda Indonesia menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2017 yang rugi USD 216,582 juta atau setara Rp 3,7 triliun.

2. Permintaan Komisaris Tak Digubris

Soal keberatan tersebut, Chairal mengaku sudah membuat keterangan tertulis dan meminta keterangan tersebut dibacakan saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Namun sayangnya permintaan tersebut tidak disetujui oleh pimpinan rapat. Tapi hanya disertakan sebagai lampiran dalam laporan tahunan dan nyatanya tetap diterima dan disetujui oleh pemegang saham dengan catatan dua dissenting opinion dari dua komisaris.

Chairul Tanjung. Foto: Facebook @Chairul Tanjung

3. Jajaran Komisaris dan Direksi Dirombak

RUPST Garuda Indonesia juga memutuskan, jumlah komisaris emiten berkode GIAA itu dikurangi dari semula 7 menjadi 5 orang. Demikian juga dengan jajaran direksi yang berkurang 1 kursi, sebab Direktorat Teknik dan Direktorat Layanan digabung.

Pada kesempatan tersebut, jabatan Komisaris Utama yang sebelumnya dipegang Agus Santoso, kini digantikan oleh Sahala Lumban Gaol. Lalu Dony Oskaria, Muzaffar Ismail dan Luky Alfirman dicoret dari daftar jajaran komisaris, serta Eddy Porwanto Poo diangkat jadi komisaris baru.

Untuk jajaran direksi, I Wayan Susena sebagai Direktur Teknik dan Nicodemus Panarung Lampe selaku Direktur Layanan dicopot dari jabatannya. Selanjutnya kedua direktorat itu dilebur jadi satu, dan dipimpin oleh Iwan Joeniarto.

4. Klaim Garuda Laporan Keuangan Telah Sesuai Standar

Manajemen Garuda Indonesia mengklaim laporan keuangan tahun buku 2018 sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Garuda menilai hal itu juga telah sesuai dengan keputusan perseroan memasukkan pendapatan lain-lain ke dalam laporan tahunan yaitu kompensasi atas income hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten senilai USD 239,94 juta.

“Soal laporan keuangan secara PSAK itu memang dimungkinkan dicatatkan di 2018 walaupun belum ada pendapatan yang diterima,” ungkap Direktur Keuangan Garuda Indonesia, Fuad Rizal, di Kantor Pusat Garuda Indonesia, Cengkareng, Rabu (24/4).

Fuad pun cukup percaya diri dengan keputusan tersebut, sebab laporan keuangan itu telah diaudit secara independen dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Menurutnya, penolakan dari kedua komisaris tersebut hanya sebatas perbedaan pendapat. Sehingga perseroan tak perlu mengganti laporan keuangan 2018.

“Ini hanya perbedaan pendapat saja dari pemegang saham. Kalau dilihat dari annual report semua komisaris mengesahkan kecuali dari pemegang saham PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd,” ujarnya.

5. Rini Heran Laporan Keuangan Garuda Ditolak Kubu CT

Menteri BUMN Rini Soemarno buka suara soal laporan keuangan Garuda 2018 yang tengah ramai diperbincangkan lantaran ditolak oleh Chairal Tanjung dan Doni Oskaria sebagai komisaris perusahaan.

Rini mengaku heran kenapa laporan tersebut dipermasalahkan. Padahal, laporan tersebut secara utuh sudah dinilai oleh akuntan publik yang independen dan telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahun (RUPST) Garuda Indonesia pada Rabu (23/4).

"Itu yang saya enggak ngerti kenapa dipermasalahkan, karena secara audit sudah keluar dan itu kan pakai auditor terkenal. Sudah diregister terhadap OJK dan karena kita (Garuda) perusahaan publik, itu kan harus di-approve di OJK (laporan keuangannya)," kata dia saat ditemui di mesin penggilingan yang berada di Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (26/4).

6. Menteri BUMN Akui Garuda Masih Rugi

Kendati demikian, Menteri BUM mengakui, Garuda Indonesia pada 2018 lalu masih rugi, meski dalam laporan keuangannya mencantumkan keuntungan USD 809.846 atau setara Rp 11,5 miliar (USD 1 = Rp 14.200).

Hal itu disampaikan Rini, menanggapi adanya penolakan dari kubu Chairul Tanjung atas laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) untuk tahun 2018.

“Jadi di tahun 2018 ini memang masih ada kerugian tapi kita bereskan. Kita menyadari, kita melihat bahwa tahun 2019 sudah akan baik gitu,” kata Rini saat ditemui di acara peresmian penggilingan beras di Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (26/4).

“Dan memang itu kan dikatakan betul-betul dan jelas, dikatakan bahwa ini pendapatan lain-lain. Jelas. Bukan pendapatan operasional dari Garuda. Kita mengakui dari Garuda ini pemberesannya kita harus bereskan banyak sekali,” imbuhnya.

Menteri BUMN Rini Soemarno. Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan

7. Rini Siap Jelaskan Kejanggalan Laporan Keuangan Garuda ke BPK dan BEI

Terbaru soal penolakan RUPST, dikabarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hingga Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal memanggil Garuda Indonesia.

Terkait hal ini, Menteri BUMN Rini Soemarno pun mengaku siap jika lembaga-lembaga tersebut memanggilnya untuk menjelaskan secara detail laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018.

"Silakan, kalau mau dipanggil silahkan saja dipanggil, enggak ada masalah. Ya tentu dong (bersedia penuhi panggilan), BUMN selalu mengikuti hukum," kata dia saat ditemui di pabrik penggilingan beras, Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (26/4).

Rini merasa tak ada yang perlu ditutupi dari laporan tersebut. Katanya, dia akan jelaskan semuanya secara transparan.

Rini mengklaim bahwa laporan keuangan Garuda Indonesia sudah diaudit oleh akuntan publik yang independen dan terkenal. Laporan tersebut juga sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kalau mau dibicarakan silahkan dibicarakan. Kita enggak ada yang tertutup kok, semuanya transparan, semuanya responsible. Kita tidak mau melakukan yang macam-macam, enggak ada gitu. Jadi semua itu suatu hal yang normal," kata dia.

8. Kecemasan di Tengah Polemik

Hingga kini, persoalan laporan keuangan Garuda 2018 belum menemui keputusan final. Di tengah polemik itulah, Serikat Pekerja PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Sekarga) mencemaskan saham dan kepercayaan pelanggan Garuda bisa menurun. Maka, pihaknya mengatakan ingin dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik internal perusahaan bersama direksi dan komisaris.

"Kita baru mengimbau, ini kita punya pernyataan ini, panggil kita dong ini kan kita bukti cinta dengan Garuda Indonesia," pungkasnya.