Di Era Jokowi, Kapasitas Listrik RI Bertambah 10 Ribu MW

Jokowi Resmikan PLTB Sidrap Foto: Biro Pers Setpres

Berdasarkan data yang dipaparkan PT PLN (Persero) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI pada 28 Januari 2019, penambahan pembangkit listrik pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 10.092 Megawatt (MW). Rinciannya, pada 2015 kapasitas listrik bertambah 2.149,7 MW, kemudian 3.715,1 MW pada 2016, 2.103,7 MW di 2017, dan pada 2018 sebesar 2.123,6 MW. Direncanakan pada 2019 ini ada penambahan pembangkit lagi sebesar 7.521 MW. Sejalan dengan adanya pembangkit-pembangkit baru, jaringan transmisi bertambah sepanjang 14.457 kilometer sirkit (kms). Rinciannya yakni 2.016 kms pada 2015, 2.875 kms pada 2016, 4.616 pada 2017, dan 4.950 kms di 2018. Sedangkan pada tahun ini ditargetkan ada tambahan transmisi sepanjang 22.350 kms. Adapun penambahan Gardu Induk (GI) pada 2015-2018 sebesar 56.653 MVA. Pada 2015 ada penambahan GI sebanyak 5.615 MVA, lalu pada 2016 14.183 MVA, pada 2017 16.210 MVA, dan di 2018 20.645 MVA. Pada 2019 ditargetkan penambahan GI 44.860 MVA.

Sebagai pembanding, pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di 2011-2014, penambahan pembangkit sebesar 6.457 MW. Sedangkan jaringan transmisi pada 2011-2014 bertambah 7.353 kms. Pada periode tersebut, penambahan GI sebanyak 9.155 MVA. Jumlah pelanggan PLN pun terus tumbuh dari 45,8 juta pada 2011, 49,7 juta pada 2012, 53,9 juta pada 2013, 57,4 juta pada 2014, 61,1 juta pada 2015, 64,2 juta pada 2016, 68 juta pada 2017, dan 71,9 juta pada 2018. Rasio elektrifikasi juga meningkat dari 74,3 persen pada 2011, 76,2 persen pada 2012, 80,4 persen pada 2013, 84,4 persen pada 2014, 88,5 persen pada 2015, 91,2 persen pada 2016, 95,4 persen pada 2017, dan 98,3 persen di 2018. Per Desember 2018, menurut data PLN, sudah tidak ada lagi pemadaman bergilir akibat defisit pasokan listrik.