Di Museum Norwegia, Susi Bahas Illegal Fishing dan Ekspor Ikan RI

19 Juni 2018 16:39 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Museum Maritim Norwegia Tempat Berlangsungnya PTT (Foto: Wiji Nur Hayat/kumparan )
zoom-in-whitePerbesar
Museum Maritim Norwegia Tempat Berlangsungnya PTT (Foto: Wiji Nur Hayat/kumparan )
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hari ini menggelar pertemuan Panel Tingkat Tinggi (PTT) Building a Sustainable Ocean Economy. Pertemuan skala internasional tersebut digelar di tempat yang cukup unik yaitu Museum Maritim Norwegia di Oslo.
ADVERTISEMENT
Museum Maritim Norwegia dipilih sebagai tempat berlangsungnya acara karena tempat ini dianggap cocok sesuai dengan tema yang diambil mengenai ekonomi berkelanjutan di sektor kelautan. Selain itu, Norwegia seakan ingin menegaskan bahwa mereka adalah satu negara maritim terbesar di dunia. Ya, Norwegia memiliki panjang garis pantai seluas 83.281 km.
Susi sudah hadir di lokasi acara pukul 08.40 waktu setempat ditemani Utusan Khusus Perdana Menteri Kerajaan Norwegia untuk PTT Vidar Helgesen. Vidar merupakan mantan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia. Keduanya langsung mengikuti acara yang sudah dihadiri oleh delegasi dari 13 negara.
Suasana pertemuan Inaugural Sherpa Meeting (Foto: Dok. KKP)
zoom-in-whitePerbesar
Suasana pertemuan Inaugural Sherpa Meeting (Foto: Dok. KKP)
Sebelum acara dimulai, Susi mengungkapkan, ada beberapa hal yang akan dibicarakan dalam PTT hari ini. Misalnya mengenai illegal fishing hingga ekspor produk perikanan Indonesia.
ADVERTISEMENT
"Hampir semua dibicarakan, semua bisa (kita bicarakan) tentunya dengan aksi. Kita harus kerja sama," kata Susi, Selasa (19/6).
Menurut rencana, dokumen rencana aksi yang dihasilkan oleh PTT ini akan dibahas bersama Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kelautan (United Nations Special Envoy for Ocean) agar bisa diadopsi PBB pada UN Ocean Conference tahun 2020 mendatang. Adapun tujuan umum pertemuan ini adalah negara-negara maritim khususnya bisa berkontribusi terhadap pencapaian agenda Sustainable Development Goals 2030.
Suasana pertemuan Inaugural Sherpa Meeting (Foto: Dok. KKP)
zoom-in-whitePerbesar
Suasana pertemuan Inaugural Sherpa Meeting (Foto: Dok. KKP)
Pertemuan ini dihadiri oleh 13 negara yang bila disatukan luas panjang garis pantainya mencapai 261.444 km atau 60% dari panjang seluruh garis pantai di dunia. Adapun ke-13 negara tersebut adalah Norwegia, Indonesia, Ghana, Guinea, Jamaika, Meksiko, Palau, Portugal, Australia, Jepang, Fiji, Chile, dan Namibia
ADVERTISEMENT
Sementara itu, manfaat bagi Indonesia bergabung dengan PTT ini adalah sebagai inisiatif sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar yang memiliki luas laut 6.315.222 km persegi dan garis pantai terpanjang kedua di dunia yaitu sepanjang 99.093 km dengan kekayaan laut berlimpah, Indonesia membutuhkan kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
Museum Maritim Norwegia Tempat Berlangsungnya PTT (Foto: Wiji Nur Hayat/kumparan )
zoom-in-whitePerbesar
Museum Maritim Norwegia Tempat Berlangsungnya PTT (Foto: Wiji Nur Hayat/kumparan )
Tidak hanya itu, jumlah penduduk Indonesia yang secara langsung bertumpu pada pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan besar. Lebih dari 50% penduduk Indonesia bertempat tinggal di wilayah pesisir, 5,6 juta penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya secara langsung kepada rumah tangga nelayan (BPS, 2013).
Meningkatkan citra Indonesia secara internasional dalam bidang kelautan, di mana kepemimpinan Indonesia dalam pemberantasan pencurian ikan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden telah diakui oleh dunia. Posisi Indonesia sebagai salah satu pelopor dalam bidang kelautan akan semakin kuat dengan partisipasi Indonesia dalam keanggotaan PTT ini.
ADVERTISEMENT
Keterlibatan Indonesia menjadi sangat penting, karena hasil dari Panel Tingkat Tinggi ini merupakan kebijakan ekonomi kelautan berkelanjutan di tingkat global. Sebagai negara maritim yang besar, keanggotaan Indonesia dalam Panel Tingkat Tinggi ini merupakan hal yang sangat relevan.