Diambil Alih Pertamina, Target Produksi Gas Blok Mahakam Turun 33%

Lapangan Senipah, Peciko & SPS Kutai Kartanegara (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Terhitung mulai 1 Januari 2018, Pertamina resmi mengambil alih kelola Blok Mahakam dari Total E&P Indonesie (TEPI) dan Inpex Corporation yang sudah bercokol sejak 50 tahun lalu.

Pengelolaan Blok Mahakam oleh Pertamina dilakukan lewat PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI). PHI merupakan entitas anak Pertamina. Mereka juga sudah menjalankan masa transisi di sepanjang tahun 2017.

Menteri ESDM Ignasius Jonan telah memerintahkan kepada Pertamina untuk menjaga tingkat produksi Blok Mahakam agar jangan sampai anjlok. Sepanjang 2017, Pertamina telah mulai berinvestasi selama masa transisi untuk menjaga produksi migas Blok Mahakam.

Pertamina pun mengaku sudah menyiapkan biaya investasi sebesar USD 1,7 miliar atau setara dengan Rp 23 triliun untuk mengelola Blok Mahakam di 2018.

Namun, produksi minyak dan gas Blok Mahakam tetap diproyeksikan turun di 2018. Pertamina hanya memasang target produksi minyak sebesar 42.000 Barel Oil Per Day (BOPD) dan gas 916 MMSCFD.

"Sesuai dengan Work Program and Budget (WP&B) 2018 yang sudah disetujui SKK Migas, produksi gas ditargetkan 916 MMSCFD dan minyak/kondensat 42.000 BOPD," kata Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam, kepada kumparan (kumparan.com), Selasa (2/1).

Sementara pada 2016, produksi minyak Blok Mahakam mencapai 53.000 BOPD dan gas 1.640 MMSCFD. Kemudian pada 2017, produksi minyak sebesar 52.000 BOPD dan gas 1.360 MMSCFD. Artinya, produksi minyak Blok Mahakam tahun ini turun 19,2% dan gas 32,6% dibanding 2017.

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mempersilakan Pertamina menjual maksimal 39% hak kelolanya di Mahakam kepada Total E&P Indonesie.

Alasannya, pemerintah tak ingin produksi minyak dan gas di Blok Mahakam anjlok. Kalau produksi turun, penerimaan negara dari migas ikut merosot. Agar produksi dapat dipertahankan, Total E&P diberi kesempatan ikut mengoperasikan blok penghasil gas terbesar di Indonesia tersebut pasca 2017.

Sebenarnya berdasarkan Surat Menteri ESDM yang dikeluarkan pada era Sudirman Said, Pertamina memang hanya diizinkan menjual paling banyak 30% hak kelola Blok Mahakam. Tapi, kata Jonan, surat itu bisa direvisi, bukan harga mati. Jonan pun membuat surat serupa yang isinya membolehkan Pertamina melepas 39% hak kelolanya di Blok Mahakam.