Dibayangi Resesi, Ekonomi RI Diprediksi Hanya 5,4 Persen di 2020

Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di Kantor Kementerian PPN, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro

Gejolak global yang ditandai perang dagang hingga berimbas resesi, masih menjadi ancaman bagi perekonomian berbagai negara, termasuk Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan lima tahun mendatang pemerintah menyiapkan tiga skenario terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menyikapi ancaman global.

Pertama yaitu skenario optimistis dengan mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, skenario moderat sebesar 5,7 persen, dan terbawah 5,4 persen.

"Tentunya sekarang kita harus memperhitungkan potensi resesi global. Ini masih skenario, tentunya ini akan kita sampaikan kepada Bapak Presiden, kalau dari kami rekomendasinya adalah yang paling bawah (5,4 persen), terpaksa kita harus yang paling pesimistis karena dunia tidak bisa tertebak," ujar Bambang dalam Konsultasi Publik dengan BUMN dalam rangka RPJMN tahun 2020-2024 di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (19/9).

Meski begitu, Bambang menegaskan Indonesia tidak boleh tinggal diam. Makanya, pihaknya juga telah menyiapkan beberapa agenda pokok yang akan difokuskan pada 5 tahun mendatang.

"Ada 7 agenda pembangunan untuk mencapai target (pertumbuhan ekonomi) tersebut, paling tidak dalam rancangan teknokratif kami," kata dia.

Adapun fokus pembangunan yang disiapkan itu meliputi program mengurai kemiskinan dan pengangguran. Kemudian, mengurangi kesenjangan antar wilayah.

"Agar masyarakat tidak hanya merasa diambil sumber dayanya, yang satu hanya diambil mentahnya yang satu mendapat nilai yang tinggi, jadi ini yang coba kurangi," terangnya.

Ketiga, Bambang mengatakan pemerintah juga akan menggalakkan program peningkatan SDM berkualitas seperti vokasi. Keempat, membangun infrastruktur.

"Infrastuktur bukan hanya jalan tol, listrik, bandara, bukan hanya pelabuhan laut, termasuk air bersih," imbuhnya.

Selanjutnya, pihaknya menyebut pengelolaan terhadap perubahan iklim juga akan menjadi agenda yang akan digalakkan. Sebab, hal itu berdampak ganda juga terhadap perekonomian masyarakat.

Deretan gedung bertingkat di kawasan Petamburan, Jakarta. Foto: Antara/Aprillio Akbar

"Kalau kita lihat misalkan kebakaran hutan yang menjadi ada unsur pidana yang berusaha membakar. Tapi jangan lupa itu bisa jadi sumber tanah gambut sudah panas sebagai akibat perubahan iklim kemudian men-trigger makin besar (dampaknya)," katanya.

Ada pula upaya lainnya, yaitu meningkatkan keamanan nasional dan internasional hingga mengoptimalkan fasilitas pelayanan publik.

Dengan begitu, Bambang berharap Indonesia secara langsung dan tak langsung bisa mencapai pembangunan perekonomian yang terjaga.

"Ini bisa dicapai bukan hanya pemerintah sendirian tapi harus bekerjasama dengan semua pihak dengan dunia usaha swasta dan bumn," tandasnya.

Lima tahun ke depan, pemerintah juga menargetkan penurunan kemiskinan bisa di bawah 7 persen di tahun 2024. Jumlah itu, lebih kecil dibandingkan saat ini yang mencapai 9,4 persen atau setara sekitar 25 juta jiwa.