Dinilai Laik Dipertahankan Jokowi, Apa Saja Prestasi Susi Pudjiastuti?

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan konferensi pers sekaligus menyerahkan Penghargaan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari, Jakarta, Rabu, (9/10/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Sejumlah ekonom menilai Susi Pudjiastuti laik dipertahankan Presiden Joko Widodo. Susi Pudjiastuti dinilai memiliki ketegasan dan mampu menggenjot sektor perikanan dan kelautan Indonesia.

"Di sektor perikanan, terbukti berhasil menaikkan ekspor perikanan di saat neraca dagang defisit," ungkap Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, saat dikonfirmasi kumparan, Jumat (18/10).

Bhima menjelaskan Susi Pudjiastuti memiliki kinerja yang ciamik selama menjabat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Indikator pertama adalah naiknya daya beli nelayan atau Nilai Tukar Nelayan (NTN). Dari kurun waktu 2014 hingga 2018, NTN terus meningkat yaitu 104,63 di 2014, 106,14 di 2015, 108,24 di 2016, 109,86 di 2017, dan 113,28 di tahun 2018.

"Ini kan jadi indikator membaiknya daya beli nelayan kita," kata Bhima.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, menambahkan kebijakan Susi Pudjiastuti berupa penenggelaman kapal pada kegiatan illegal fishing dinilai memberikan efek jera. Menurutnya, penenggelaman kapal ini juga lebih efektif dibandingkan mesti dilelang.

"Kalau zaman dulu, pencuri dibawa ke Pengadilan, prosesnya lama, ganti rugi, enggak jelas prosesnya, terus kapal dilelang, tapi yang beli itu perusahaan yang itu lagi, dia beli dengan harga yang murah. Bu Susi tenggelamkan kapal, mereka suruh bayar denda, masuk ke kantong negara," sebutnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, memberikan saran jika Susi Pudjiastuti terpilih lagi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Dia meminta agar Susi lebih berani dalam mengambil kebijakan.

"Ibu Susi harus lebih berani berposisi dan berpihak pada nelayan dan perempuan nelayan yang hari ini berhadapan dengan kasus perampasan laut dan kriminilasasi yang terjadi di pesisir dan pulau-pulau kecil. Karena selama ini kedaulatan versi KKP hanya sebatas pencurian ikan dan penenggalaman kapal, padahal permasalahan di perairan Indonesia itu bukan sekedar IUU Fishing," ucapnya.

Susi Pudjiastuti juga diminta lebih taat administratif terutama menyangkut laporan keuangan agar tidak lagi mendapatkan disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lalu terakhir adalah membuat kebijakan yang rapi dari hulu ke hilir.

"Pada dasarnya Ibu Susi harus berkomitmen melampaui apa yang sudah dilakukan selama ini. Jika tidak akan berat ke depan di tengah orientasi pembangunan Jokowi yang lebih berat ke investasi," sebutnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan konferensi pers sekaligus menyerahkan Penghargaan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari, Jakarta, Rabu, (9/10/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Selain nilai tukar nelayan naik, prestasi lainnya Susi Pudjiastuti adalah menaikkan angka konsumsi ikan masyarakat Indonesia. Di tahun 2015 angka konsumsi ikan 41,11 kg per kapita per tahun meningkat menjadi 43,94 kg per kapita per tahun di 2016, 47,34 kg per kapita per tahun di 2017, dan 50,69 kg per kapita per tahun di tahun 2018. Capaian konsumsi ikan yang terus meningkat membuktikan bahwa akses masyarakat mengkonsumsi ikan semakin mudah dan murah.

Sementara itu, jumlah setoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di era Susi Pudjiastuti juga ciamik. Sejak Susi Pudjiastuti memberlakukan moratorium kapal tahun 2014 lalu, hasilnya memang baru terlihat di 2016 dimana PNBP Perikanan yang didapat mencapai Rp 362,12 miliar. Di tahun selanjutnya, PNBP Perikanan bahkan melesat hingga Rp 491,03 miliar. Di tahun 2018, realisasi PNBP Perikanan masih cukup tinggi yaitu Rp 448,5 miliar.

Capaian ini cukup tinggi jika dibandingkan PNBP Perikanan dalam kurun waktu 2010-2014. Padahal di kurun waktu tersebut, kapal asing masih bebas berkeliaran dan menangkap ikan di wilayah laut Indonesia. Harusnya, jumlah PNBP Perikanan yang diterima lebih besar.

Selain PNBP Perikanan, Susi Pudjiastuti juga terus menggenjot kinerja penerimaan pajak sektor perikanan. Hasilnya, dari tahun ke tahun terus tumbuh. Di tahun 2014 angkanya sebesar Rp 851 miliar. Tumbuh di 2015 sebesar Rp 1,14 triliun, 2016 Rp 1,06 triliun, 2017 Rp 1,3 triliun, 2018 Rp 1,6 triliun, dan 2019 Rp 1,3 triliun (per Agustus 2019).

Tingginya angka PNBP dan pajak perikanan disokong oleh semakin meningkatnya produksi perikanan khususnya perikanan tangkap. Di tahun 2014 angkanya 6 juta ton. Lalu tumbuh di 2015 menjadi 6,2 juta ton, sedikit menyusut di 2016 menjadi 6,1 juta ton, kembali tumbuh di 2017 menjadi 6,4 juta ton, dan 2018 menjadi 6,7 juta ton.

Untuk angka ekspor produk perikanan juga cukup baik. Di 2014, ekspor produk perikanan mencapai USD 4,64 miliar. Kemudian di 2015 sedikit menurun menjadi USD 3,94 miliar. Angkanya kembali naik menjadi USD 4,17 miliar di 2016, dan USD 4,52 miliar di 2017.

Terakhir, Susi Pudjiastuti juga dikenal ketegasannya memberantas praktik illegal fishing. Buktinya, dalam kurun waktu November 2014 hingga Agustus 2018, sudah 488 kapal illegal fishing yang ditenggelamkan. Negara asal kapal yang paling banyak ditenggelamkan adalah Vietnam dengan 276 kapal dan Filipina dengan 90 kapal.