Dirut PLN: Susah Kirim Biodiesel ke PLTD di Daerah Pelosok

Ilustrasi biodiesel. (Foto: AFP/Pornchai Kittiwongsakul)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memanggil PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) untuk rapat malam ini. Isu yang dibahas adalah penggunaan Biodiesel 20 persen (B20) yang diperluas secara mandatori.

Pemerintah memperluas penggunaan Biodiesel 20 persen (B20) sektor nonsubsidi dan subsidi mulai 1 September 2018. Salah satu pengguna yang wajib memakai B20 adalah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang selama ini menggunakan BBM Solar.

Tapi, menurut Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir, perusahaannya kesulitan menyalurkan B20 ke daerah-daerah pelosok Indonesia. PLN terkendala lokasi yang sulit dicapai.

"Kita terus berjalan, bergerak ya. Tapi kan ada beberapa daerah yang tidak mungkin, terus pembangkit yang aero derivatif, enggak bisa. Dalam arti kata akan jauh lebih mahal akhirnya. Biaya transportasi dan lain sebagainya," kata dia di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (28/11).

PLTD Pulau Rinca (Foto: Ema Fitriyani/kumparan)

Sebagai contoh, kata dia, di pulau terkecil Nusa Tenggara Timur atau pedalaman Papua, tentu akan lebih sulit membawa B20 ketimbang penyaluran di daerah yang infrastruktur jalannya sudah bagus.

Karena itu, kata dia, PLN tetap akan menjalankan PLTD di daerah terpencil dengan menggunakan BBM. Apalagi, saat ini harga minyak dunia sedang turun, biaya produksi PLTD akan lebih murah. Jumlah PLTD di daerah terpencil saat ini mencapai ratusan tapi kapasitasnya tidak besar.

"Makanya itu tetap pakai BBM. Nah sekarang kan pengembangan untuk daerah 3 T kan besar. Cuma secara volume kecil. Jumlahnya banyak," jelasnya.

Selain tetap menggunakan BBM, upaya lain dari PLN untuk memaksimalkan listrik tetap menyala di pelosok dengan memanfaatkan energi terbarukan yang disesuaikan dengan potensi EBT di masing-masing daerah. EBT ini bisa dikombinasikan dengan penggunaan Solar dalam PLTD.