DPR Minta Pemerintah Rapikan Data Sebelum Impor Beras

Ilustrasi pertentangan. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan & Garin Gustavian/kumparan)

Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Viva Yoga Mauladi menyoroti data produksi beras nasional yang menjadi alasan melakukan impor. Hal ini tidak lepas dari polemik impor beras medium antara Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso (Buwas) dan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita.

Lanjut Viva, Dirut Bulog menyatakan bahwa ada stok beras 2,4 juta ton. Persediaan beras akan aman sampai bulan Juni 2019. Melihat perbedaan pandangan ini, Viva menyarankan Kemendag untuk minta data produksi dari Kementan, sebelum memutuskan kebijakan impor, melalui rapat koordinasi terbatas di Kemenko Perekonomian.

"Lah ini data dari Kementan dan Bulog ada stok beras 2,4 juta ton, di mana 1,8 juta ton dari hasil impor tahun lalu. Masak mau impor beras lagi?," ungkap Viva dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/9).

Polemik Kemendag dan Bulog tentang impor beras adalah fakta bahwa Kemendag tanpa disadari telah menodai program Nawa Cita Presiden Jokowi.

Pertama, lanjut Viva, Kemendag dinilai tidak mendukung program pembangunan Indonesia dari pinggiran melalui pemberdayaan potensi desa.

"Harusnya lahan pertanian di desa dimaksimalkan perannya untuk mewujudkan kemandirian pangan. Petani harus dilindungi dan harga komoditas di pasar harus dikendalikan," ungkapnya.

Kedua, Kemendag dinilai bisa memperlemah peran negara di tengah-tengah rakyat karena persoalan kebijakan pangan tidak memihak kepentingan nasional dan petani Indonesia.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)

"Mengapa solusinya selalu impor? Harusnya Kemendag menjamin agar harga komoditas pangan di pasar stabil sehingga menguntungkan petani dan tidak merugikan konsumen," sebutnya.

Ketiga, Kemendag bisa menurunkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar karena produksi pangan kurang bersaing di dunia internasional.

"Butuh inovasi, ketekunan dan kerja keras untuk memperjuangkan hasil pertanian Indonesia agar go International. Jika negara terus impor, maka produktivitas rakyat akan mati," tambahnya.

Keempat, Kemendag telah menghambat program kemandirian pangan karena selalu senang impor pangan. Impor itu akan mematikan petani Indonesia dan menjadikan negara tidak berdaulat.

"Makanya perlu duduk bersama antara Kemendag, Kementan, Bulog dan DPR untuk mewujudkan kedaulatan pangan," tutupnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa (4/5/2018). (Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berusaha meredam polemik impor beras terutama antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. Menurut Darmin, impor beras memang diperlukan untuk mengisi stok beras Bulog yang kosong.

Bagi Darmin, harusnya soal impor beras sebanyak 2 juta ton yang diberikan kepada Perum Bulog tak perlu diributkan. Stok beras Bulog saat awal tahun memang sangat minim bahkan di bawah 1 juta ton. Berbahaya jika Bulog hanya punya stok beras 800 ribu ton sedangkan kebutuhan per bulan Indonesia mencapai 2,4 juta ton.

"Saya agak heran juga yang diributkan impor dihubungkan dengan gudang yang penuh. Itu penuh karena (beras) impor. Kalau enggak ada impornya isinya 800 ribu ton sehingga menurut saya ini enggak perlu digaduhin. Kalau tidak ada impor waktu itu repot kita," tegas Darmin saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (19/9).

Kemudian, Darmin berusaha menjelaskan alur bagaimana pemerintah memberikan jatah impor beras kepada Bulog sebanyak 2 juta ton. Awal mula terjadi di kuartal III tahun 2017, saat itu harga beras mulai merangkak naik. Bulog diketahui hanya memiliki stok beras 978 ribu ton. Stok yang dimiliki Bulog dianggap tidak ideal untuk menggelar operasi pasar (OP) apalagi Bulog juga berkewajiban mendistribusikan beras sejahtera (rastra).

"Kita stok normalnya 2 juta ton (harusnya)," ucap Darmin.