DPR Minta Subsidi Energi untuk Tahun 2019 Tepat Sasaran

Subsidi LPG untuk warga miskin (Foto: ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI hari ini menggelar rapat kerja dengan pemerintah terkait pagu indikatif subsidi energi untuk RAPBN 2019. Rapat yanng dipimpin Wakil Ketua Banggar Said Abdullah ini dimulai sekitar pukul 10.30 WIB.

Dalam rapat tersebut, hadir dari pemerintah di antaranya Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto, dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng.

Said mengatakan selama ini subsidi energi seperti listrik, BBM, gas elpiji tak pernah tepat sasaran. Dia pun meminta agar rencana anggaran subsidi dibuat lebih matang sehingga tak lagi membengkak.

"Selama ini kan subsidi listrik dan BBM enggak pernah tepat sasaran. Karena ini masih merancang pagu indikatif, masih awal, mohon jelaskan pokok-pokok kebijakan saja, bukan detail," kata Said dalam rapat di Ruang Rapat Banggar, DPR RI, Jakarta, Selasa (3/7).

Rapat Banggar DPR RI dengan Pemerintah (Foto: Nicha Muslimwati/kumparan)

Menannggapi hal tersebut, Kepala BKF Kementerian Keuangan Suahasil mengakui penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Misalnya subsidi elpiji 3 kg yang membengkak karena dijual bebas. Begitu juga dengan subsidi solar.

"Harga BBM solar belum naik sejak 2016 dan distribusi masih terbuka. Rata-rata subsidi solar, makin kaya menerima subsidi makin banyak. Sejak 2015 hingga sekarang realisasi di bawah dari yang dianggarkan. Kami ingin BBM digunakan dengan baik," katanya.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja subsidi energi hingga akhir Mei 2018 sebesar Rp 49 triliun, atau 51,82% dari pagu APBN 2018 sebesar Rp 94,55 triliun. Angka tersebut naik Rp 10 triliun atau 25,6% dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp 39 triliun.

Hingga akhir bulan lalu, utang subsidi BBM yang telah dibayarkan ke Pertamina Rp 12,3 triliun (utang subsidi BBM sebesar Rp 6,5 triliun dan utang subsidi elpiji Rp 5,8 triliun) dan utang subsidi listrik yang dibayarkan ke PLN Rp 5,3 triliun. Adapun total utang pada dua BUMN energi tersebut masih menunggu data resmi BPK.