Faisal Basri Ungkap Nama Pejabat yang Hobi Beternak Dolar

11 Juli 2018 19:39 WIB
comment
16
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Petugas memperlihatkan pecahan uang dolar AS (Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro)
zoom-in-whitePerbesar
Petugas memperlihatkan pecahan uang dolar AS (Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro)
ADVERTISEMENT
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami pelemahan. Bank Indonesia bahkan telah melakukan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan dan menggelontorkan devisa negara.
ADVERTISEMENT
Meski demikian, Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengatakan hal tersebut tidak cukup. Peran pemilik dolar AS yang menurutnya mayoritas terdiri dari pejabat negara juga dianggap penting untuk melepas dolar AS yang mereka miliki ke pasar.
“Contohnya saya ingat Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dulu waktu jadi presiden itu 64% kekayaannya dalam dolar. Yang saya inget juga Menteri Agama (Lukman Hakim Saifuddin) sekarang dolarnya USD 100 ribu lebih. Pak Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) saya ingat USD 200 ribu. Ini bukan gosip, ini adalah LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat), kita semua bisa lihat," ungkap Faisal di Hotel Milenium, Jakarta, Rabu (11/7).
Faisal Basri (Foto: Ema Fitriyani/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Faisal Basri (Foto: Ema Fitriyani/kumparan)
Padahal menurut Faisal, pejabat negara tersebut dapat berkontribusi dengan melepas dolar AS agar likuiditas mata uang Paman Sam di pasar tetap terjaga. Bahkan Faisal meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengimbau pejabat negara agar mau melepas dolar AS ke pasar.
ADVERTISEMENT
"Buat apa sih pejabat itu beternak dolar. Artinya kan dia tidak percaya pada komitmen pemerintahnya sendiri. Pak Jokowi kekayaan dolarnya praktis enggak ada, nah Pak Jokowi (harus) imbau para pejabat, menterinya," ujarnya.
Bahkan menurut Faisal, penggunaan dolar AS yang besar di dalam negeri juga terlihat dengan banyaknya kasus korupsi menggunakan mata uang tersebut.
Untuk itu Faisal menyatakan, stabilisasi kurs rupiah tak bisa hanya dilakukan oleh Bank Sentral saja. Sebab instrumennya terbatas pada kenaikan suku bunga acuan ataupun intervensi pasar valas dan Surat Berharga Negara (SBN).
"Jadi ini jangan BI terus yang berjuang, BI enggak bisa atasi sendiri, ini kan masalah bangsa. Jadi tolong deh, ini harus berjuang bersama-sama," tandasnya.
ADVERTISEMENT