Fraksi Gerindra Walk Out dari Rapat DPR Bareng Jonan

Komisi VII DPR RI raker dengan Kementerian ESDM di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan (6/9/2018). (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Fraksi Gerindra memutuskan keluar dari ruang rapat kerja Komisi VII DPR RI dan Kementerian ESDM. Aksi walk out dilakukan Gerindra karena tidak setuju dengan keputusan agar rapat bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan dilakukan tertutup.

Sebelumnya, rapat sempat diskors karena para anggota dewan berdebat mengenai perlu atau tidaknya Jonan memberi penjelasan perihal pembatalan kenaikan harga BBM jenis Premium beberapa waktu lalu. Setelah skors, perdebatan berlanjut dan rapat diputuskan berlangsung tertutup.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra yang walk out di antaranya Kardaya Warnika dan Ramson Siagian. Mereka keluar setelah Ketua Pimpinan Rapat Kerja Ridwan Hisjam dari Partai Golkar tetap mengambil keputusan agar rapat kerja agenda pertama ini digelar tertutup. Ridwan mengetok palu dan mempersilakan mereka yang tidak setuju keluar ruangan.

“Saya ikut rakyat. Saya ikut keluar,” kata Kardaya di dalam ruangan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (24/10).

"Menolak tertutup. Karena hak rakyat, kami Fraksi Gerindra tidak ikut rapat fungsi pengawasan. Kami tidak ikut rapat, walk out," kata Ramson sembari melangkah keluar dari ruang rapat.

Rapat siang ini memang mengagendakan penjelasan Jonan terkait pembatalan kenaikan harga BBM Premium. Sejak minggu lalu, Komisi VII DPR RI sudah menggelar rapat serupa untuk meminta penjelasan dari Jonan.

Di luar ruangan, Kardaya menyampaikan kekecewaannya. Menurutnya, rapat kerja biasa dilakukan terbuka, kecuali yang menyangkut individu seperti fit and proper test atau menyangkut perusahaan.

Debat Kusir dalam Rapat Kerja Komisi VII dan Kementerian ESDM, di Gedung DPR, Rabu (24/10/2018). (Foto: Ema Fitriyani/kumparan)

Dengan tertutup seperti ini, menurutnya, rakyat justru akan bertanya-tanya. Apalagi yang dibahas adalah BBM Premium yang menyangkut hajat orang banyak.

“Padahal prinsip dalam BBM karena itu kebutuhan rakyat banyak harus transparan dan terbuka. Kalau tertutup melanggar prinsip pengelolaan BBM. Masa mau tidak terbuka dengan rakyat. Ini sesuatu yang sangat mendasar. Prinsip BBM itu terbuka, transparan,” kata dia.

Soal harga Premium, Kardaya menjelaskan sebenarnya partainya bukan berarti tidak setuju kenaikan harga dibatalkan. Tetapi, partainya mempertanyakan rapat digelar tertutup.

Kata Kardaya, pembatalan kenaikan harga Premium secara mendadak juga menunjukkan pemerintahan yang kurang terkoordinasi.

“Kok tiba-tiba atas arahan Presiden BBM dinaikkan, lalu satu jam kemudian atas intruksi presiden dibatalkan. Tadi ada arahan, ini ada arahan. Emang tidak dirapatkan dulu. Rapat mengenai kenaikan BBM biasanya rapatnya itu berkali-kali dan semua menteri terkait hadir dan dipimpin langsung presiden,” tegasnya.