Gapensi: Hanya 1% Pengusaha Swasta yang Dapat Jatah Proyek Pemerintah

Konstruksi (Foto: Pixabay)

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) meminta agar pemerintah lebih banyak melibatkan kontraktor swasta berskala kecil dan menengah dalam pembangunan infrastruktur nasional. Demikian diungkapkan Gapensi dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hari ini.

Sekjen Gapensi Andi Rukman Karumpa mengungkapkan, dari 147 ribu pelaku usaha konstruksi, swasta yang dilibatkan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur nasional hanya 1%.

"147 ribu pelaku konstruksi itu ada pada posisi 1% saja itu pengusaha besar (yang dilibatkan). Nah 1% ini coba dimanfaatkan benar-benar untuk bergabung dengan BUMN itu," kata Andi di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran, Jakarta, Senin (28/5).

"Kami sampaikan bahwa dari 147 ribu anggota pelaksana konstruksi nasional Indonesia saat ini, semua masih menunggu menanti terhadap yang katanya Nawacita pembangunan infrastruktur, masih banyak yang belum kebagian," imbuhnya.

Agar pengusaha konstruksi swasta berskala kecil dan menengah juga terlibat dalam proyek infrastruktur pemerintah, Andi meminta kepada pemerintah agar membatasi proyek-proyek yang boleh digarap BUMN. Ia mengusulkan agar proyek-proyek pemerintah dengan nilai di bawah Rp 100 miliar diberikan kepada swasta.

"Rp 100 miliar ini juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat rapimnas dan Insyaallah Pak Wapres akan sampaikan ke Menteri PUPR supaya mengimplementasikan daripada nilai angka tersebut. Supaya memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha yang ada di swasta daerah jadi bersinergi. Jangan BUMN bersinergi dengan anak BUMN, tapi BUMN terhadap swasta," paparnya.

Wakil Ketua Umum I Gapensi, A Hanafiah, berharap dengan ditetapkannya proyek di bawah Rp 100 miliar tidak untuk BUMN, maka swasta mendapatkan kesempatan untuk ikut mengerjakan proyek infrastruktur nasional.

"Kita berharap agar kesempatan ada yaitu sampai Rp 100 miliar per proyek. Paling tidak ketika kami belum bisa masuk ke segmen besar, kami sudah ada kesempatan di posisi sampai dengan Rp 100 miliar. Itulah kata Pak Wapres akan dibahas dengan Kementerian PUPR," pungkas Hanafiah.