Gapmmi Tunggu Janji Pemerintah Realisasikan Produksi Garam Lokal

Aktivitas petani garam di Sidoarjo saat panen garam. Foto: AFP/Juni Kriswanto

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) berharap agar ke depan pemerintah mampu mengintegrasikan kebijakan antara hulu dan hilir.

Ketua Umum Gapmmi, Adhi S Lukman menjelaskan, salah satu persoalan yang kerap terjadi di industri hulu adalah soal lahan, contohnya di industri garam. Menurutnya persoalan mafia tanah dan status lahan yang tidak jelas dapat menghambat peningkatan produksi garam dalam negeri.

"Contoh sekarang garam. Garam kita mau ningkatin produksi dalam negeri tapi sampai sekarang masalah tanahnya enggak beres-beres. Ini yang di mana kita mau memproduksi hulu yang baru tanah luas tapi status tanah tidak jelas," katanya saat ditemui di Gedung Kemenperin, Jakarta, Senin (14/10).

Pemerintah di tahun ini juga tidak menambah keran impor garam. Izin impor garam untuk keperluan industri di tahun ini tetap 2,7 juta ton.

Adapun stok garam rakyat sisa produksi tahun lalu sebanyak 156,8 ribu ton pada September 2019. Sedangkan garam milik PT Garam (Persero) masih tersisa 146,5 ribu ton.

Untuk tahun ini, jumlah produksi garam ditargetkan mencapai 2,3 juta ton. Posisi awal September 2019, produksi garam rakyat mencapai 581 ribu ton dan PT Garam sebanyak 142,5 ribu ton.

Adhi S Lukman Ketua Gabungan Pengusaha Makan&Minum Foto: Ela Nurlaela/kumparan

Adhi menjelaskan, industri makanan dan minuman sangat bergantung pada bahan baku impor. Sebab, bahan baku dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan produksi industri.

Banyaknya hambatan di industri garam lokal dan tak adanya tambahan impor membuat kondisi saat ini menjadi sulit. Untuk itu, Adhi meminta pemerintah mengintegrasikan kebijakan yang tertata antara hulu dan hilir, utamanya percepatan pemenuhan bahan baku.

"Perindustrian enggak bisa jalan sendiri. Perindustrian sudah menerapkan hilirisasi seperti tadi yang dilakukan pak Airlangga 4.0. Berarti kalau hulunya enggak terintegrasi ini, maka ke depan sebagai Menperin atau lebih tinggi lagi sebetulnya harus mengintegrasikan itu," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto memastikan tidak ada tambahan kuota impor garam untuk keperluan industri di tahun ini. Kuota impor garam tetap 2,7 juta ton.

"Enggak, ini yang tahun ini sampai akhir tahun. Sementara belum, nanti lihat perkembangannya," ujar Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).

Airlangga menilai kuota 2,7 juta ton dirasa cukup. Bahkan dari jumlah itu, jumlah garam impor yang sudah didatangkan di semester I 2019 baru 1,2 juta ton.

"Kalau industri kan udah diberikan satu tahun, termasuk industri farmasi di Batam," tegas Airlangga.