Gonjang-ganjing Klaim Kemenangan Ganggu Stabilitas Ekonomi RI

Capres nomor urut 02 Prabowo berjalan bersama capres nomor urut 01 Jokowi saat acara Deklarasi Pemilu Damai. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul dalam hasil perhitungan cepat (quick count) di sejumlah lembaga survei. Namun lawannya, pasangan Prabowo-Sandi, juga mengklaim unggul dalam Pilpres 2019.

Hal tersebut dinilai berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi domestik. Apalagi jika nantinya salah satu pihak tak terima dengan keputusan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang.

"Iya ganggu stabilitas ekonomi. Kalau di level atas tidak ada yang mau ngaku kalah, apalagi kalau tidak mau mematuhi hukum, bisa berkepanjangan," ujar Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah kepada kumparan.

Piter mengungkapkan, hasil quick count yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf sebenarnya sudah sejalan dengan prediksi investor. Namun dengan situasi saat ini, bisa saja para investor tersebut kembali menahan dananya untuk masuk ke Indonesia atau wait and see.

"Dampak negatifnya bisa besar terhadap perekonomian kita. Makanya kalau kemarin rupiah menguat karena Jokowi Effect, kayaknya terlalu dini," jelasnya.

Berdasarkan data perdagangan Reuters Jumat (19/4), rupiah memang kembali melemah ke level Rp 14.030 per dolar AS. Padahal di perdagangan hari sebelumnya, rupiah berada di level Rp 14.025 per dolar AS, bahkan mata uang Garuda sempat menguat dan menyentuh Rp 13.995 per dolar AS.

Mesti Ada Pertemuan

Piter bilang, harus ada solusi di tingkat atas untuk menyetop kegaduhan saling klaim unggul tersebut. Salah satunya melalui pertemuan antara Jokowi - Prabowo untuk menunggu keputusan resmi KPU terkait Pilpres 2019.

"Kalau mereka bertemu dan kemudian sepakat menunggu dan menghormati hasil KPU, pasar akan lebih tenang dan optimistis," katanya.

Jokowi Utus Luhut Bertemu Prabowo

Jokowi menegaskan hubungannya dengan Prabowo tak akan pernah putus karena persaingan di Pilpres 2019. Kemudian, ia menuturkan telah mengutus seseorang untuk bertemu langsung dengan Prabowo.

"Sudah sering saya sampaikan bahwa persahabatan dan tali silaturahmi kami semuanya, saya dan Pak Kyai Ma'ruf tidak akan putus dengan Pak Prabowo juga Pak Sandi, sehingga siang tadi saya utus seseorang untuk bertemu dengan beliau," ujar Jokowi saat melakukan pertemuan dengan parpol pendukung.

Dia menyebut tujuan mengutus seseorang untuk menjalin komunikasi yang baik. Selain itu, Jokowi ingin rakyat melihat pemilu telah berjalan dengan lancar dan damai.

"Agar kita bisa komunikasi dan kalau bisa bertemu sehingga rakyat melihat bahwa pemilu telah selesai dengan lancar, aman, damai," ucap dia.

Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo, membenarkan jika capres nomor urut 01 Jokowi mengutus seseorang untuk bertemu capres 02 Prabowo. Hashim mengatakan orang yang diutus Jokowi adalah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

“Pak Luhut Panjaitan akan ketemu Pak Prabowo,” kata Hashim.

Prabowo Tolak Pertemuan

Koordinator Jubir BPN, Dahnil Anzar, menjelaskan bahwa Prabowo menolak pertemuan tersebut. Menurutnya, hal itu karena Prabowo masih ingin fokus mengawal penghitungan suara.

"Sampai dengan malam ini, Pak @prabowo belum dan tidak memutuskan menerima utusan Pak Jokowi yakni Pak Luhut untuk bertemu beliau di Kertanegara. Pak Prabowo masih fokus memperjuangkan dan mengawal agar rakyat terus mengawal C1," ungkap Dahnil dalam cuitannya di akun Twitter @Dahnilanzar tadi malam.

Direktur Materi dan Debat BPN Sudirman Said juga membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi kumparan. Mantan Menteri ESDM itu mengatakan Prabowo dan Sandi saat ini masih fokus bersama pendukung dan relawan mengawal pemilu.

"Pak Prabowo dan Pak Sandi fokus menjaga moral tim untuk memperjuangkan kemenangan," tegas Sudirman Said.