Gubernur BI: Inflasi Terkendali Karena Kerja Keras di Daerah

25 Juli 2018 20:11 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pedagang sayuran di Pasar Kebayoran. (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Pedagang sayuran di Pasar Kebayoran. (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)
ADVERTISEMENT
Angka inflasi Indonesia dalam tiga tahun terakhir terkendali di kisaran 3,5 persen, tak bisa dilepaskan dari kerja keras para pejabat di daerah yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Atas kerja keras tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka yang ada di daerah.
ADVERTISEMENT
Hal itu diungkapkan Perry, dalam Sarasehan Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Gedung BI, Jakarta Pusat. Rabu (25/7) malam. Adapun acara tersebut merupakan rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakornas) TPID 2018.
Perry mengungkapkan, inflasi Indonesia di tahun 2013 mencapai 8,3 persen. Tahun ini, inflasi diprediksi di kisaran 3,5 persen karena kerja keras TPID beberapa tahun belakangan.
“Kami menyampaikan terima kasih. Lima tahun yang lalu, inflasi kita 8,3 persen. Sekarang 3,5 persen,” katanya.
Bincang-bincang BI dengan media (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Bincang-bincang BI dengan media (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)
Perry pun meminta TPID yang hadir dari seluruh provinsi di Indonesia dalam acara itu untuk terus menekan angka inflasi. Sebab mulai tahun 2020, dia menargetkan angka inflasi di Indonesia dapat ditekan di angka 3 persen.
“Kita perlu mempererat koordinasi ini agar inflasi kita ke depan makin rendah. Di 2019 masih kita kendalikan 3,5 persen, mulai 2020 dan seterusnya akan turun menjadi 3 persen,” ucap Perry.
ADVERTISEMENT
Dia menjelaskan, inflasi yang rendah merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab inflasi yang rendah menunjukkan bahwa bahan makanan terjaga, sehingga tak menambah angka masyarakat miskin.
“Inflasi yang rendah kunci bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan. Jaga harga pangan. Itu bagian dari mandat kita, pemerintah pusat maupun daerah,” bebernya.