Pencarian populer
17 April 2018 7:58 WIB
0
0
Harga BBM Nonsubsidi Harusnya Tak Diatur Pemerintah, Cukup Lapor Saja
Pemerintah targetkan BBM satu harga (Foto: Helmi Afandi/kumparan)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mewajibkan badan usaha penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk meminta persetujuan pemerintah terlebih dahulu sebelum menaikkan harga BBM nonsubsidi. Tak hanya Pertamina, aturan ini juga akan berlaku untuk semua badan usaha swasta seperti Shell, Vivo, dan Total.
Pemerintah menginginkan harga bensin nonsubsidi mempertimbangkan inflasi dan daya beli masyarakat. Dengan begitu, pemerintah dapat lebih mudah mengontrol laju inflasi.
Pengamat Energi dari Refominer Komaidi Notonegoro mengatakan, harga BBM nonsubsidi harusnya diatur secara business to business di dalam sebuah perusahaan. Menurutnya, kalau pun pemerintah mau mengatur, hanya sebatas penetapannya saja. Adapun harga, yang menentukan harus dari perusahaan.
“Kalau yang nonsubsidi, kalau pun mau diatur, saya kira hanya penetapannya. Jadi harganya ditentukan oleh badan usaha, termasuk swasta bahwa dari masing-masing pelaku usaha sekian, pemerintah yang menetapkan (seperti skema batas bawah dan batas atas),” kata Komaidi kepada kumparan (kumparan.com), Selasa (17/4).
Persediaan BBM jelang Natal dan Tahun Baru (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Komaidi menyadari, sebenarnya secara payung hukum, pemerintah punya payung hukum. Karena UU 22 tahun 2001 setelah dibatalkan MK memang mengamanatkan harga BBM harus diatur pemerintah.
“Tapi di dalam regulasi itu tidak dipisahkan BBM subsidi atau nonsubsidi. Hanya disebut sebagai harga BBM,” jelasnya.
Komaidi menekankan agar kenaikan harga BBM nonsubsidi dilaporkan saja bukan diatur. Jadi, fungsi pemerintah hanya sebatas mengetahui dan mengawasi.
"Kalau ketinggian, diatur. Tujuannya sebenarnya hanya itu. Kalau ikut campur itu kan urusan korporasi, bukan pemerintah. Jangan kaku karena ini bisnis,” jelasnya.
Komaidi mengatakan, penetapan harga BBM nonsubsidi ini selain akan membuat beban dipundak Pertamina, juga akan berdampak pada bisnis BBM nonsubsidi dari badan usaha swasta. Vivo, Shell, dan Total mungkin saja akan hengkang dari Indonesia. Meski begitu, dia mengatakan, kalau pun badan usaha asing itu keluar, tidak begitu berpengaruh besar pada masyarakat.
“Kalau kemungkinan mereka bisa saja hengkang tapi sejauh ini, market share-nya sebagian besar masih di Pertamina, 94%-95%. Yang di luar Pertamina memang masih kecil, jadi kalau pun mereka keluar, mungkin ketahanan energi nasional kita tidak begitu terasa. Tapi ya tentu ini harus diatur,” jelasnya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember · · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember · · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember · · ·
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2018 © PT Dynamo Media Network
Version: web: