Hasil Rapat Maraton Jonan dan DPR: Sepakat Pangkas Subsidi Solar

Rapat Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR di Gedung DPR RI, Jakarta. Foto: Ema Fitriyani/kumparan

Usai menggelar rapat kerja selama hampir 8,5 jam, Komisi VII DPR RI memutuskan untuk menerima usulan pagu indikatif Kementerian ESDM tahun 2020 dengan beberapa perubahan. Dalam keputusan rapat, disepakati, Komisi VII memangkas batas atas subsidi solar menjadi Rp 1.500 per liter.

Pimpinan Rapat Gus Iwan Pasaribu dari Fraksi Gerindra memutuskan pengurangan biaya subsidi solar tahun depan setelah anggota rapat yang hadir melihat anggaran ini sebaiknya dialihkan untuk subsidi yang lain. Sebelumnya, dalam rapat, Menteri ESDM Ignasius Jonan, mengusulkan biaya subsidi solar maksimal Rp 2.000 per liter.

"Kemudian disepakati biaya subsidi solar batas atas maksimal Rp 1.500 per liter," kata dia mengetok palu di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (20/6).

Salah satu anggota rapat, Maman Abdurahman dari Fraksi Golkar mengatakan pengurangan biaya subsidi solar tahun depan memang perlu dilakukan. Sebab dia melihat masih ada masyarakat yang mampu seperti memiliki mobil Pajero Sport tapi masih membeli solar subsidi.

Kata dia, anggaran hasil pengurangan subsidi solar hingga Rp 500 per liter bisa dialokasikan ke program subsidi lainnya. Salah satu yang diusulkan adalah penambahan LPG 3 kg menjadi 7 juta metrik ton, dari sebelumnya diusulkan Jonan 6,97 juta ton.

"Kami usulkan terhadap pengurangan biaya subsidi solar itu ditambahkan ke gas LPG 3 kg. Itu turun untuk nambah subsidi LPG 3 kg," kata dia.

Petugas mengisi BBM jenis Solar di SPBU. Foto: Puti Cinintya Arie Safitri/ kumparan

Selain itu, instrumen lain yang disepakati Komisi VII DPR dalam kesimpulan rapat adalah asumsi minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) USD 60 per barel, lifting migas 1.893 juta boepd dengan rincian minyak 734 bopd dan gas bumi 1.159 juta boepd.

Selain itu, kuota pasokan BBM subsidi mencapai 15,87 juta KL, dengan rincian solar 15,31 juta KL dan minyak tanah 0,56 juta KL. Lalu, subsidi listrik turun menjadi Rp 58,62 triliun. Secara keseluruhan, Komisi VII menyetujui besaran pagu indikatif yang diajukan Jonan tahun depan Rp 9,66 triliun. Angka ini naik dari anggaran tahun ini, Rp 4,9 triliun.

"Jadi pagu indikatif disetujui Rp 9,66 triliun," ucapnya.

Jonan yang hadir pun menerima hasil putusan DPR. Selanjutnya, putusan ini bakal dibawa ke Badan Anggaran DPR RI untuk disahkan.

Tapi, dalam rapat sesi ketiga yang dimulai sekitar pukul 19.30 WIB, Anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat Muhammad Nasir, menyampaikan pendapat berbeda. Dia tidak menyetujui beberapa anggaran yang diusulkan lantaran tak menyediakan datanya secara detail.

Beberapa anggaran yang disoroti Nasir adalah biaya per direktorat di Kementerian ESDM. Selain itu, Nasir juga ingin SKK Migas menjelaskan secara detail biaya penggantian investasi di sektor hulu migas (cost recovery) yang diusulkan Jonan USD 10-11 miliar tahun depan.

"Saya minta data itu, jangan (main) ketok-ketok saja. Harus dijelaskan. Saya minta data itu saja. Sampaikan di sini. Pembayaran cost recovery USD 10-11 miliar ini dari perusahaan mana saja," kata dia.

Anggota DPR dari Golkar Ridwan Hisjam, menanggapi Nasir. Menurutnya itu hak Nasir tak setuju. Tapi pembahasan hari ini masih bisa diperdalam lagi usai rapat banggar dan pagu anggaran yang dibacakan Presiden Joko Widodo pada Agustus mendatang.