Iklim Investasi Migas Masih Minim, Perlu Koordinasi Lintas Kementerian

Ilustrasi pertambangan migas (Foto: ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkali-kali mengingatkan bahwa Indonesia harus ramah terhadap investasi. Salah satu yang sempat disorot Jokowi adalah investasi di bidang minyak dan gas bumi. Investasi di bidang tersebut dinilai belum terlalu besar. Bahkan perusahaan minyak dan gas bumi masih minim dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi.

Executive Director Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong menyatakan, pihaknya tidak menampik bahwa investasi di bidang migas memang belum terlalu masif. Meskipun Kementerian ESDM sempat memangkas beberapa peraturan dengan harapan merangsang investasi namun menurut Marjolijn, hal tersebut belum memberi dampak yang signifikan.

“Memang belum banyak yang masuk investor untuk sektor migas. Artinya masih belum banyak (peraturan) yang dipangkas. Walaupun peraturan ada di dalam ESDM, tapi kan peraturan itu juga datang dari berbagai kementerian lembaga. Kita mengharapkan kementerian lain juga mengikuti,” ungkap Marjolijn di Aromanis, Jakarta, Kamis (7/6).

Executive Director IPA, Marjolijn Wajong (Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan)

Menurutnya, investasi di bidang migas membutuhkan serangkaian proses yang tak jarang terbentur oleh perizinan baik di pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Sehingga menurutnya, koordinasi antar kementerian sangat perlu dilakukan.

Marjolijn mencontohkan, untuk tingkat pemerintah pusat saja, perizinan yang berkaitan dengan investasi migas juga bersinggungan dengan beberapa kementerian seperti Kementerian KLHK dan Kementerian Perhubungan. Menurutnya, jika semua pihak dapat berkoordinasi dengan baik, maka proses perizinan investasi pun diharapkan akan lancar.

“Supaya jangan terlalu lama, jadi dari mulai dapat area sampai produksi itu bisa dapat lebih cepat. Karena kalau lebih cepet kan uangnya bisa balik lebih cepet kan,” tandasnya.