Integrasi Sistem Pembayaran Angkutan di Jabodetabek Tuntas Bulan Ini

Kepala BPTJ, Bambang Prihartono dalam Diskusi Masa Depan Pengeloaan Transportasi Jabodetabek. Foto: Resya Firmansyah/kumparan

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menarget, integrasi sistem pembayaran berbagai transportasi di Jabodetabek dapat selesai pada bulan ini.

Kepala BPTJ, Bambang Prihartono, mengatakan hal itu dilakukan karena saat ini setiap transportasi publik di Jabodetabek memiliki kartu pembayaran yang berbeda. Hal tersebut merepotkan masyarakat karena harus memiliki banyak kartu.

"Seharusnya April 2019 ini, jadi mundur bulan ini. Nanti akan saya tanyakan lagi progresnya bagaimana," ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (2/5).

Suasana di sekitar MRT Stasiun Dukuh Atas yang teritegrasi dengan Transjakarta. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Dia menyampaikan untuk merealisasikan hal tersebut, pihaknya menjalin kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) agar sistem pembayaran bisa dibuat open loop, atau 1 kartu bisa dipakai untuk semua moda transportasi seperti MRT, LRT, KRL hingga Trans Jakarta.

"Pekerjaan rumah sistem ticketing, jadi kita ke depan open loop. Perum PPD, Perum Damri, KCI bisa diluncurkan," beber Bambang Pri.

Seusai alat pembayaran, BPTJ ke depan akan mengintegrasikan tarif antar trans‎portasi di DKI Jakarta. Misalnya seusai naik Kereta Rel Listrik (KRl), kemudian masyarakat beralih menggunakan bus TransJakarta.

"Integrasi berikutnya secara tarif, nanti per zona. Ada zona 1, zona 2, dan 3. Nanti transportasi kita punya KPI (Key Performance Index), apa itu? Point to point tidak boleh melebihi 30 menit," katanya.

Dia menambahkan, langkah yang dilakukan BPTJ ini bertujuan agar masyarakat nyaman menggunakan transportasi umum. Sebab pemerintah menilai, kemacetan di Jabodetabek saat ini sudah tergolong parah.