Izin Pembentukan Holding BUMN Infrastruktur di Tangan Istana

Direktur Utama Hutama Karya, Bintang Perbowo Saat Bincang Santai di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (5/9). Foto: Abdul Latif/kumparan

Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana membentuk holding Infrastruktur. Pembentukan holding bertujuan mendukung pembangunan nasional yang terus digenjot pemerintah. Holding ini nantinya akan diisi oleh sejumlah perusahaan-perusahaan BUMN karya, di mana PT Hutama Karya akan menjadi holdingnya.

Namun hingga kini belum ada progres yang signifikan dari wacana holding infrastruktur. Padahal pada Desember tahun lalu, Kementerian BUMN menargetkan Peraturan Presiden (Perpres) soal sinergi BUMN ini selesai Mei 2019.

Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), Bintang Perbowo mengatakan, proses untuk pembentukan holding BUMN Infrastruktur ini sudah rampung dikerjakan. Kini tinggal menunggu lanjutan dari pemerintah.

"Holding semua prosesnya sudah di Setneg (Sekretariat Negara). Tinggal ke Presiden," kata Bintang dalam sebuah diskusi di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (5/9).

Presiden Joko Widodo (tengah) resmikan Tol Pandaan-Malang. Foto: Dok. Jasa Marga

Bintang menjelaskan, pihak masih menunggu balasan atau keputusan dari pemerintah bagaimana kelanjutan holding BUMN Infrastruktur. Sebelumnya, Hutama Karya sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk pembentukan holding.

"Itu sudah di luar kami. Kami sudah mempersiapkan apa yang sudah harus dilakukan. Dan persisnya ada di Setneg," ujarnya.

Dalam pembentukan holding infrastruktur ini, Hutama Karya ditunjuk sebagai pemimpin atau leadernya. Selanjutnya Hutama Karya akan membawahi beberapa perusahaan pelat merah, yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero), dan PT Indra Karya (Persero).