Jadi Bulog Perikanan Indonesia, Perum Perindo Butuh Dana Rp 4 Triliun

Direktur Utama Perum Perindo, Risyanto Suanda, di Pasar Ikan Modern Muara Baru, Jakarta Utara. (Foto: Ema Fitriyani/kumparan)

Perum Perikanan Indonesia atau Perindo menyatakan kesiapannya menjadi Bulog Perikanan Indonesia seperti Perum Bulog yang mengatur komoditas pangan seperti beras, gula, daging, dan jagung. Untuk jadi Bulog-nya perikanan Indonesia, Perindo membutuhkan dana setidaknya Rp 4 triliun.

Direktur Utama Perindo Risyanto Suanda mengatakan jika permintaan itu bersifat penugasan, pihaknya akan selalu siap. Sejauh ini, perusahaan sudah menjalankan tugas-tugas seperti yang dijalankan Bulog sebab Perindo sudah ditunjuk Kementerian BUMN sebagai operator logistik ikan nasional.

"Ya tentu, nantinya kalau diberikan kepercayaan oleh pemerintah, kami siap. Di sistem logistik ini, sudah ada fungsi (seperti Bulog) seperti membeli ikan nelayan, menyimpan, dan mendistribusikannya. Hanya saja, volumenya belum banyak," kata dia saat ditemui usai perayaan 29 tahun Perindo di Pasar Ikan Modern Muara Baru, Jakarta Utara, Minggu (27/1).

Risyanto menjelaskan, sejauh ini, volume ikan yang diserap perusahaan dari nelayan atau ikan hasil panen dari budi daya sendiri masih terbilang kecil. Kata dia, untuk penjualan ikan tahun lalu saja masih sekitar 41,6 ribu ton, ditambah dengan hasil ikan budi daya, menjadi 43,8 ribu ton.

Jumlahnya, lanjut dia, masih jauh dari total produksi ikan nasional di Indonesia yang disebut Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mencapai 12 juta ton ditambah rumput laut 11 juta ton.

"Nah, kemampuan kita buat trading belum banyak, masih kecil sekali," lanjut dia.

Sejumlah nelayan membongkar hasil tangkapan ikan di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Meski begitu, Risyanto mengaku perusahaan punya nilai tawar yang tinggi sebagai salah satu perusahaan pelat merah di sektor perikanan untuk menjalankan tugas ini nantinya. Dia mengaku, Perindo memiliki fasilitas kepelabuhanan yang terintergritas.

Saat ini, kata dia, wilayah kerja Perindo mencapai 27 titik dari Natuna hinga Merauke. Sembilan di antaranya merupakan pelabuhan seperti di Belawan (Sumatera Utara), Muara Baru (Jakarta), Pekalongan (Jawa Tengah), Brondong (Jawa Timur), Prigi (Jawa Timur), hingga Pemangkat (Kalimantan Barat).

Karena itu, kata dia, jika perusahaan jadi membentuk Bulog Perikanan, dia berharap pemerintah bisa mendukung dari segi pendanaan agar bisa berjalan dengan skala yang lebih besar lagi.

Dia menghitung, setidaknya, diperlukan dana minimal Rp 4 triliun untuk bisa menjalankan tugas ini dengan serapan ikan nelayan yang lebih besar lagi dari sekarang.

"Target kami sebenarnya kalau bicara penyimpanan ikan, katakanlah konsumsi ikan 20 juta ton, 10 persennya atau 2 juta ton sebagai buffering (stok cadangan). Dari 2 juta ton dikali average harga ikan Rp 20 ribu itu sama dengan Rp 40 triliun. Katakanlah dari Rp 40 triliun itu kapitalisasi modal 10 persen atau Rp 4 triliun, kita harus punya modal Rp 4 triliun untuk modal mirip Bulog level nasional," ucapnya.

Untuk masalah penugasan dari pemerintah seperti harga jual ikan yang diatur nantinya untuk Public Service Obligation (PSO), kata Risyanto, pada dasarnya dia menurut saja. Toh, lanjut dia, pengaturan harga akan diatur bersama antara perusahaan dengan kementerian terkait.

"Kalau ada PSO, nanti kan kesepakatan pemerintah dan kami, misalnya harga tertinggi eceran ikan harus berapa, setelah itu ditentukan, kita juga berhitung. Artinya, kita siap secara bisnis, infrastruktur, dan network," ucapnya.