Jalan Nasional 416 Km Terbentang di 9 Pulau Terluar Maluku

Jalan Nasional di Pulau Maluku. (Foto: Soejono Eben Ezer Saragih/kumparan)

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XVI Ambon Kementerian PUPR telah usai melakukan kunjungan lapangan ke sembilan pulau terluar di Maluku yang masuk dalam dua wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya, untuk melihat perkembangan ruas jalan nasional yang ada di daerah tersebut.

Pulau-pulau tersebut di antaranya ialah Pulau Moa, Leti, Kisar, Wetar, Babar, Masela, Selaru, Yamdena, dan Larat. Dari sembilan pulau tersebut total ruas jalan nasional sepanjang 416,08 kilometer (km) sudah berfungsi dengan baik dan dilakukan perawatan rutin jalan beserta jembatan yang ada di kawasan tersebut.

Kepala Satuan Kerja Wilayah 3 Maluku BPJN XVI Kementerian PUPR, Adrian Laukon, menjelaskan bahwa seluruh jalan tersebut kondisinya sudah cukup baik. Namun, yang menjadi perhatian utama ialah transportasi darat yang masih cukup sulit untuk diakses masyarakat di daerah tersebut.

"Jadi kita sudah lihat bersama dan tinjau bersama pulau di dua Kabupaten ini kondisinya sudah begitu baik, begitu pula dengan jembatan-jembatan yang ada. Namun perhatian utama yang perlu dicatat bahwa jalan ini harus efektif digunakan sebagai fasilitas yang mampu mendukung mobilitas masyarakat. Sementara di sini bus atau transportasi umum hingga saat ini belum ada di daerah ini, ini tantangan kita bersama sekarang," ujar Adrian di Saumlaki, Maluku Tengara Barat, Senin (30/4).

Jalan Nasional di Pulau Maluku. (Foto: Soejono Eben Ezer Saragih/kumparan)

Adrian menambahkan, infrastruktur jalan yang sudah ada tersebut dapat mendorong perekonomian setempat, khususnya untuk masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan, petani dan peternak.

"Kita melakukan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan satu kali dalam tiga bulan. Kita potong rumput di bahu jalan, lakukan pemeliharaan lainnya. Tapi kalau tidak ada mobil atau transportasi umum yang melintas, tidak ada peningkatan mobilitas dan tingkat perekonomian masyarakat ini tentu jadi tantangan kita ke depan," tambah Adrian.

Adrian berharap peran pemerintah daerah dan pemerintahan provinsi hingga pemerintah pusat untuk sama-sama memberikan solusi dan perhatian yang besar mengenai hal ini demi mendukung perkembangan daerah.

"Kalau masyarakat masih gunakan jalur laut yang sifatnya tidak pasti karena laut punya musim, sementara jalur darat yang menghubungkan desa-desa, pelabuhan dan bandara sudah ada, tentu ini sebuah dilema. Pemerintah mungkin harus menyediakan moda transportasi umum untuk perlahan-lahan mengubah pola transportasi yang dulunya dari laut ke darat. Tentunya juga untuk mempercepat mobilitas hasil sumber daya alam yang diolah masyarakat," ucap Adrian.

Jalan Nasional di Pulau Maluku. (Foto: Soejono Eben Ezer Saragih/kumparan)

Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XVI Ambon Kementerian PUPR, Satrio Sugeng, mengatakan secara umum pembangunan dan kondisi jalan nasional di sembilan pulau tersebut sudah cukup baik. Pasca pembangunan jalan ini diharapkan pemerintah tetap fokus terhadap pengembangan pariwisata dan masyarakat.

"Ini nawacita Pak Jokowi membangun daerah pinggiran sudah kita lakukan, tinggal bagaimana nantinya potensi wisata yang ada di pulau-pulau tadi terus dikembangkan dan digalakkan, seperti pengadaan bus transportasi umum untuk masyarakat dan mempermudah wisatawan menjangkau lokasi wisata. Nantinya mampu meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah ini," tutup Satrio.