Jalan Perbatasan Dibangun, WNI Tak Lagi Belanja di Negara Tetangga

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Foto: REUTERS/Beawiharta

Selama 2015-2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 3.194 kilometer (km) jalan perbatasan dengan negara lain di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, menceritakan saat masih menjabat sebagai anggota TNI yang bertugas di perbatasan, masyarakat setempat mengeluhkan infrastruktur jalan yang ada. "Teman-teman kita di perbatasan bilang, Pak kami hanya minta jalan, pemerintah memberi jalan pada kami," papar Moeldoko dalam diskusi di Aloft Hotel, Jakarta, Jumat (8/2).

Jalan Perbatasan di Kalimantan Barat. Foto: Novan Nurul Alam/kumparan

Saat itu, ketika jalan di perbatasan belum terbangun, menurut dia, masyarakat setempat membeli logistik seperti semen dan beras dari negara tetangga karena harganya lebih murah. "Selama ini ada pernyataan dari mereka, kami orang Indonesia bukan sih. Masa uang saya ringgit, semen, dan beras dari negara sebelah," kata Moeldoko. Kini saat jalan di perbatasan telah terbangun, dia mengklaim masyarakat itu tak lagi beli logistik dari tetangga dan mata uang yang digunakan adalah rupiah karena konektivitas terbangun. "Sekarang pernyataan itu sudah hilang. Yang terbersit di pikiran mereka sekarang adalah saya bangga jadi bangsa Indonesia," ucapnya. Sebelum tahun 2015, Kementerian PUPR tak mencatat pembangunan jalan di perbatasan negara. Rencananya pada tahun ini, Kementerian PUPR akan membangun 895 km jalan perbatasan lagi.