Jamkrindo Incar Penjaminan di Proyek-proyek Infrastruktur Pemerintah

Pekerja infrastruktur di Jakarta, Rabu (12/9/2018). (Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan)

Pemerintah meningkatkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2019 mendatang. Jika pada 2018 sebesar Rp 410,4 triliun maka pada tahun depan menjadi Rp 415 triliun.

Merespons hal itu, Direktur Utama Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) Randi Anto mengatakan, pihaknya sebagai lembaga penjaminan milik pemerintah bakal ambil bagian. Namun, ia realistis tak bakal bisa menargetkan tinggi sebab baru akan mulai menjamin proyek pemerintah.

Peluang kerja sama di sektor infrastuktur itu tak lain karena didukung adanya sinergi BUMN melalui PP Nomor 35 Tahun 2018 tentang Peran Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.

“Karena kita baru masuk pertama kali, kita realistis porsinya paling 10-15 persen yang selama ini kita belum masuki,” katanya di Gedung Askrindo, Jakarta, Rabu (26/12).

Ilustrasi pembangunan jalan tol. (Foto: Aditya Pradana Putra/Antara Foto)

Apalagi kata Randi, pihaknya nani juga bersaing dengan perusahaan penjaminan swasta yang mayoritas sudah menjadi pemain lama.

Tak hanya itu, ada juga lembaga penjamin plat merah yang tergabung dalam Himpunan Penjamin dan Perasuransian Negara (HIMPPARA) yang dimungkinkan bakal tampil dalam penjaminan pembangunan infrastuktur.

“Swasta enggak (mau saya) komentar, kalau teman Himppara mereka sudah masuk, memang kemarin belum masuk dan setelah Perpres sudah masuk yang intensifkan 2019,” imbuhnya.

Kendati demikian, ia yakin Jamkrindo masih tetap bisa bersaing dalam penjaminan proyek infrastuktur di tahun 2019 nantinya meski belum signifikan.

Kuncinya, Jamkrindo akan memaksimalkan kesempatan sinergi BUMN termasuk kerja sama dengan Askrindo yang pada Rabu (26/12) ini menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk bersinergi sebagai lembaga penjaminan pemerintah.

“Tagline besar sinergi BUMN dan itu yang dieksekusi yang selama ini sudah didorong. BUMN bersinergi itu yang kita eksekusi,” tegasnya.

Perum Jamkrindo dan Askrindo Teken Kerja Sama Penjaminan KUR Bersama di Gedung Askrindo, Jakarta, Rabu (26/12). (Foto: Nurul Nur Azzizah/kumparan)

Sebelumnya diberitakan, Anggaran infrastuktur pada 2019 sebesar Rp 415 triliun nantinya akan digunakan untuk pembangunan seperti jalan, perumahan hingga bendungan.

Untuk pembangunan jalan nantinya akan dibangun sekitar 1.834,7 kilometer, pembangunan jembatan mencapai 37.177 meter, jalan Tol Trans Sumatera melalui PT Hutama Karya dengan panjang 299 km. Tak hanya itu, ada pula pembangunan jalan tol sebanyak 16 proyek pada 2019 dari periode 2018 ada 12 proyek.

Lebih lanjut, anggaran infrastruktur juga diperuntukkan bagi sektor perumahan. Pemerintah berencana menggiatkan membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan KPR Sejahtera/FLPP mencapai 68,9 ribu unit rumah pada 2019 dari periode 2018 sebesar 50 ribu unit. Selain itu juga untuk bangun rumah susun sebanyak 6.873 unit pada 2019.

Anggaran infrastruktur juga akan meliputi pembangunan bendungan sebanyak 48 unit. Di samping itu, ada pula jalur kereta api sepanjang 394,8 km, menyelesaikan bandara baru di empat lokasi, serta membangun jaringan irigasi sebanyak 170,4 ribu hektar.