Jelang Debat: Jokowi Bangun Infrastruktur, Prabowo Janji Gratiskan Tol

Jokowi dan Prabowo Foto: Bay Ismoyo/AFP

Calon presiden nomor urut 01 dan juga petahana, Jokowi, gencar membangun infrastruktur sejak dilantik menjadi presiden periode 2014-2019. Hal ini dilakukan Jokowi untuk memperbaiki jaringan logistik atau angkutan barang dan orang yang selama ini membuat biaya angkutan menjadi mahal.

Akibat jalur logistik yang tak efisien, Indonesia dari sudut pandang investasi dinilai kurang kompetitif dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, hingga Thailand.

Kenaikan anggaran infrastruktur memang terasa. Anggaran infrastruktur menduduki peringkat kedua setelah alokasi dana pendidikan. Pada tahun 2014, anggaran infrastruktur di APBN sebesar Rp 178 triliun, kemudian meningkat 165 persen di 2018 menjadi Rp 410,7 triliun.

Jokowi menilai infrastruktur sangat penting untuk membangun konektivitas antar daerah. Lanjut Jokowi, Indonesia memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, serta 34 provinsi.

Dengan luasnya wilayah Indonesia, pembangunan infrastruktur bisa mendorong ekonomi daerah. Namun, hal itu tidak didapat secara instan karena semuanya butuh proses.

"Kalau mau cepat enggak usah bangun infrastruktur kalau untuk urusan ke pertumbuhan ekonomi saja. Membangun infrastruktur sebagai fondasi untuk berkompetisi dengan negara lain dan tantangan kita semakin berat," kata Jokowi saat menjadi pembicara utama di Rakernas Relawan Pengusaha Muda Nasional di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Sabtu (3/11).

Presiden Jokowi saat di peresmian jalan tol Trans Jawa, Jombang, Jawa Timur. Foto: Presidential palace/Agus Suparto

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika, menilai gencarnya pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jalan tol, jembatan, pelabuhan, rel kereta hingga bandara dilakukan di seluruh penjuru negeri, termasuk daerah terpencil dan terdepan akan dirasakan manfaatnya hingga jangka panjang. Efek positif pembangunan infrastruktur ini dinilai bisa dirasakan hingga 40 tahun ke depan.

"Pembangunan infrastruktur saat ini memiliki efek sampai 30-40 tahun ke depan. Jadi, sampai periode itulah pertumbuhan dapat disangga, sehingga pemerintah tak hanya berpikir dalam jangka pendek/menengah, namun memikirkan kepentingan jangka panjang," ungkap Erani dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/10).

Menurut catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) berhasil menuntaskan pembangunan jalan tol sepanjang 448 kilometer (km).

Pembangunan dan penyelesaian dilakukan pada periode 2015 hingga September 2018. Ditargetkan hingga akhir 2019, tol yang berhasil dibangun sepanjang 1.852 km.

Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Samarinda Baru. Foto: Dok. Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub

Sementara catatan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pemerintah berhasil menyelesaikan pembangunan jalur ganda dan reaktivasi jalur kereta api sepanjang 735,19 km dalam periode 2015-2018.

Kemenhub juga membiayai renovasi dan pembangunan stasiun di 45 lokasi. Di sektor udara, pemerintah membangun 14 bandara. Di sektor kelautan, Kemenhub mengadakan 100 unit kapal pendukung program Tol Laut atau angkutan laut berjadwal.

Hasil dari gencarnya belanja infrastruktur berbuah manis. Bank Dunia mencatat tingkat produktivitas dan efisiensi lalu lintas barang (logistik) melalui Logistics Performance Index (LPI) di Indonesia menunjukkan tren perbaikan sejak 2016. Tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat ke-63, kemudian meningkat menjadi peringkat ke-46 di 2018.

Kapal Perintis Tol Laut melakukan bongkar muatan. Foto: ANTARA FOTO/Budi Candra Setya

Pembangunan infrastruktur di era Jokowi juga melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pengerjaan dan pembiayaan. Kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur Jokowi selama periode 2014-2019 mencapai Rp 4.700 triliun, namun APBN dan BUMN hanya mampu membiayai Rp 2.759 triliun dari total kebutuhan dana.

Tak dipungkiri, Jokowi membutuhkan utang. Inilah yang dikritik oleh kubu penantang, Prabowo Subianto. Selain itu, tarif tol yang baru beroperasi seperti jaringan Tol Trans Jawa dinilai terlalu mahal oleh pengemudi truk dan bahkan tarifnya dinilai tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Janji Prabowo-Sandi: Bangun Infrastruktur Tanpa Utang dan Gratiskan Tol

Calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno memiliki visi serupa dengan Jokowi, yakni tetap memandang pentingnya pembangunan infrastruktur. Namun, pasangan capres-cawapres nomor urut 02 ini tak mau menggunakan skema utang untuk membiayai infrastruktur.

Sandi akan melibatkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia seperti proyek jalan tol.

"Pak Prabowo dan saya ingin insyaallah infrastruktur kita bangun. Kita bangun juga segi-segi ekonomi lain dan infrastruktur itu tidak perlu membebani utang kepada bangsa kita," kata Sandiaga di Jalan Ciledug Raya, Petukangan, Jakarta Selatan, Sabtu (8/12).

Prabowo Subianto. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Selain itu, ia dan Prabowo berjanji menaikkan tax ratio. Artinya penerimaan negara akan meningkat seiring naiknya Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan meningkatnya tax ratio, maka penerimaan pajak juga membesar sehingga bisa membiayai infrastruktur tanpa tergantung pada pinjaman.

Bila hasil pembangunan infrastruktur seperti jalan tol telah beroperasi, Prabowo-Sandi berkomitmen menggratiskan tarif masuk.

"Iya (akan menggratiskan tol lama) tentunya dengan skema yang betul," kata Sandiaga ditemui usai berkampanye di Kantor Soneta Records, Minggu (28/10).

Tetapi, konsep menggratiskan tol yang telah beroperasi dikritik pihak swasta. Swasta kecewa dengan janji paslon 02 karena infrastruktur tol mayoritas dibangun oleh investor, swasta dan BUMN.

Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Tbk Tito Sulistio menilai menggratiskan tarif jalan tol hanya bisa dilakukan oleh pemerintah jika biaya pembangunannya menggunakan APBN, bukan menggunakan investasi swasta.

Wacana tersebut memberikan sentimen negatif pada bisnis tol. Selain itu, adanya wacana tersebut juga menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Seolah-olah, investor menghadapi masa depan yang buruk.

Tito bahkan bercerita, saat ini pihaknya tengah mencari dana untuk pembangunan tol. Namun, adanya wacana tersebut membuat investor juga bertanya-tanya dengan masa depan proyeknya.

“Menambah uncertainty. Musuh kita sekarang itu uncertainty. Gue enggak bicara jalan tol, tapi segala macam. Ada uncertainty di ekonomi kita yang enggak pernah tahu, orang itu mau cari stabilitas,” ungkap Tito di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (5/11).