Jelang Debat: Jokowi dan Prabowo di Pusaran Bisnis Tambang

Keakraban Jokowi dan Prabowo di Monas. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Salah satu tema debat sesi ke-2 pada 17 Januari 2019 ialah lingkungan. Petahana dan penantang pun telah menyiapkan amunisi jelang debat.

Jokowi sebagai Calon Presiden nomor urut 01 memiliki keunggulan karena telah membuat program penertiban tambang ilegal yang tidak mengantongi sertifikat clean and clear (non-CnC). Masih di penekanan isu lingkungan, Jokowi juga melawan aktivitas pembakaran lahan dan memberlakukan moratorium penggunaan lahan gambut.

Masuk ke energi ramah lingkungan, Jokowi telah memulai program energi terbarukan dengan meluncurkan dan meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Kabupaten Sidrap dengan kapasitas 75 Megawatt (MW). Ada juga program Biodiesel 20 persen (B20), yakni bahan bakar hasil campuran solar dengan unsur nabati berupa minyak sawit sebanyak 20 persen.

Potensi energi panas bumi di Dieng Foto: ANTARA FOTO/Anis Efizudin

Jokowi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan lahan hutan dengan program perhutanan sosial. Program perhutanan sosial bertujuan memberikan akses kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan lahan milik Perhutani dengan jangka waktu hingga 35 tahun.

Namun, Jokowi juga memiliki nilai kurang memuaskan di sisi lingkungan. Penertiban pertambangan ilegal belum tuntas. Menurut catatan Kementerian ESDM per 1 Januari 2019, sebanyak 539 Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau 15,92 persen dari 3.384 IUP Minerba berstatus non-CnC.

Di energi ramah lingkungan. Ada 2 isu yang masih menjadi pekerjaan rumah, yakni program mobil listrik tak ada kemajuan. Bahkan Peraturan Presiden Mobil Listrik belum juga diteken oleh Jokowi.

Kedua, realisasi bauran energi terbarukan masih berjalan lamban. Pada tahun 2015, komposisi energi baru terbarukan terhadap total penggunaan energi di Indonesia mencapai 6,2 persen, kemudian meningkat menjadi 13 persen di 2018. Namun, angka ini masih jauh dari target bauran energi nasional di posisi 23 persen.

Prabowo Janji Tindak Tambang Ilegal dan Perusakan Lingkungan

Dalam program di sektor lingkungan, Prabowo akan menjual 4 program. Pertama, Prabowo akan mengangkat isu rehabilitasi hutan-hutan yang rusak guna melestarikan alam dan satwa liar.

Pekerja melakukan pengerukan sampah dengan eskavator di aliran sungai Citarum lama atau oxbow Cicukang di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (5/12/2018). Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Kedua, ia juga akan merehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sumber air. Ketiga, Prabowo akan bicara soal mendorong usaha pertambangan yang ramah lingkungan dan menertibkan pertambangan liar. Keempat melakukan pencegahan dan penindakan aktivitas pencemaran dan perusakan lingkungan.

Di luar empat program itu, ada juga rencana mengkonversi energi fosil seperti batu bara dan BBM ke energi ramah lingkungan. Di dalamnya termasuk subsidi terhadap konversi BBM ke BBG.

Kedua Pasangan Sama-sama Didukung Bisnis Tambang

Berdasarkan data kelompok dan organisasi lingkungan seperti GreenPeace, Jatam, Auriga, dan ICW, kedua paslon tak bisa lepas dari dukungan sektor tambang. Sebab, lingkaran pendukung kedua calon tak jauh dari sektor tersebut.

Misalnya saja Luhut Binsar Pandjaitan, yang memiliki Toba Sejahtra. Perusahaan ini bergerak di bisnis batu bara, pertambangan, pembangkit tenaga listrik, kehutanan, dan kelapa sawit.

Tambang batu bara PT Tunas Inti Abadi di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Foto: Ema Fitriyani/kumparan

Luhut yang kini menjadi Menko Maritim, merupakan pendukung loyal Jokowi sejak mencalonkan diri jadi Presiden pada 2014.

Prabowo juga sama. Dia dengan PT Nusantara Energy memiliki bisnis tambang. Kemudian, wakilnya, Sandiaga Uno melalui perusahaan Saratoga Investama Sedaya memiliki bisnis atau kepemilikan saham di perusahaan tambang, PT Merdeka Copper Gold Tbk.