Jengkel Dibohongi, Susi Ancam Pengusaha Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan sambutan sebelum meresmikan Jakarta Akuarium di Pusat Perbelanjaan NEO Soho. (Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Kekesalan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti terhadap tindakan nakal pengusaha hingga pemilik kapal ikan yang sering membuat laporan palsu tengah memuncak. Laporan palsu ini diketahui selalu muncul di kalangan pengusaha ikan. Tindakan memanipulasi ini pun dianggap tidak mengapresiasi kerja kerasnya dalam memberantas illegal fishing.

Saking kesalnya, Susi sempat melontarkan ancaman untuk memasukkan kembali kapal asing ke dalam negeri. Hal ini terlontar karena dia heran, hampir semua dia lakukan untuk membuat para pengusaha perikanan tangkap mau jujur dalam melaporkan kegiatan usahanya, namun tetap masih ada yang memanipulasi.

"Mark down kapal sudah kita ampuni dari awal, harusnya mark down itu kalau kita mau Anda semua akan ditindak pidana. Izin juga kita permudah, semua saya lakukan. Tapi ekspor dan data perikanan tangkap tidak juga meningkat. Mbok yo jujur, kalau ini terus menerus rendah, Anda mau kapal asing kembali lagi? Saya buat aturan baru, kapal Thailand, Vietnam, China, boleh masuk ke Indonesia dengan bayaran sekian. Mau?" tanyanya kepada sekitar 1.500 pengusaha perikanan tangkap di Kantor Pusat KKP, Jakarta, Kamis (31/1).

Petugas Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Padang memeriksa ikan tuna yang baru dibongkar dari kapal, di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Padang, Sumatera Barat, Senin (23/7). (Foto: ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

Dijelaskannya, hasil ekspor perikanan hanya meningkat sekitar 10 persen per tahun. Padahal, illegal fishing sudah diberantas Susi sejak awal menjabat. Dengan diberantasnya illegal fishing, sumber daya ikan di perairan Indonesia otomatis lebih banyak dinikmati oleh nelayan dan pengusaha lokal.

"Dulu illegal fishing di laut Indonesia merajalela, di laut Indonesia hanya dikuasai 3 negara. Sekarang, stok ikan sudah banyak, penghasilan meningkat, nilai tukar nelayan dan nilai tukar pengusaha perikanan tangkap naik. Tapi angka ekspor hanya naik sedikit, sekitar 10 persen, saya ditanya apa kerja kamu sebagai Menteri KKP, hasil ekspor sedikit," tambahnya.

Adapun pentingnya dari pelaporan kegiatan usaha nelayan dan pengusaha ikan ini dijelaskannya berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan pengelolaan perikanan tangkap yang lebih bijak.

Pelaporan ini, lanjut Susi, dibutuhkan agar dunia tahu tentang kinerja Indonesia dalam mengelola perikanan tangkap sudah benar dan menerapkan prinsip keberlanjutan. Maka, untuk mendorong peningkatan dari pelaporan yang benar, Susi tak segan menahan izin tangkap ikan para pengusaha tadi.

"Bukan diperlambat atau dipersulit, tidak. Bukan itu maksud saya. Saya hanya ingin pelaporan hasil usaha yang benar supaya nanti angkanya tidak rendah terus," tutupnya.