Jika Jadi Presiden, Prabowo Mau Kaji Ulang Proyek Kereta Cepat

Prabowo Subianto tiba di Ponpes Minhajurrosyidin, Kamis (11/10/2018). (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Prabowo Subianto akan mengkaji ulang beberapa proyek infrastruktur di Indonesia yang telah ditandatangi dalam perjanjian Belt and Road Intitiative China, jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia 2019-2024.

Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan bahwa beberapa proyek saat ini dinilai baik, namun beberapa di antaranya dinilai tidak perlu untuk dilanjutkan.

"Indonesia dan China memiliki hubungan yang baik, tapi saya kira beberapa proyek ada yang ingin kami lihat. Saya yakin ada beberapa proyek yang sangat bagus, tapi beberapa tidak diperlukan," ujar Hashim seperti dilansir South China Morning Post, Senin (22/10).

Salah satu proyek yang akan dikaji lebih lanjut tersebut adalah kereta cepat Jakarta-Bandung (JKT-BDG) yang berjarak sekitar 150 Kilometer (Km) dengan nilai proyek sebesar USD 4,5 miliar atau sekitar Rp 68,4 triliun (kurs Rp 15.200). Adapun kereta cepat ini juga mendapat sokongan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

“Saya pikir itu terlalu mahal. Kebanyakan orang akan menggunakan bus, ini jauh lebih murah dan mereka pergi dari pusat kota ke pusat kota," katanya.

Dia bilang, Prabowo bukan anti-China. Hashim mencontohkan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad yang membekukan sejumlah proyek asal Negeri Tirai Bambu tersebut senilai USD 22 miliar sejak tahun ini, namun hubungan antara Malaysia-China tetap berjalan baik.

"Di Malaysia, Tun Mahathir mengatakan hubungan China sangat penting, tapi Malaysia menangguhkan beberapa proyek asal China dan beberapa dibatalkan. Ini masalah kas, pemerintah Malaysia tidak punya uang, jadi tidak anti-China," jelasnya.

Menurut laporan di Nikkei Asian Review dan The Banker pada Maret mendatang, kereta cepat Jakarta-Bandung menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari pembebasan lahan yang masih lambat, dokumen, dan izin yang masih bermasalah. Dalam laporan tersebut bahkan dikatakan hanya 10 persen saja kemajuan dari pekerjaan kereta cepat JKT-BDG.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Antara/Aprillio Akbar)

Proyek infrastruktur pemerintahan Jokowi di seluruh wilayah Indonesia diperkirakan menelan biaya hingga USD 355 miliar. Sementara belanja infrastruktur hanya akan meningkat 2,4 persen pada tahun depan, dinilai merupakan peningkatan yang terkecil sejak Jokowi sebagai presiden.

Berdasarkan riset The Tusk Advisory, Singapura, ada 286 proyek tengah maupun telah diselesaikan hingga Desember 2017 dengan nilai gabungan lebih dari USD 103 miliar. Jika proyek-proyek ini harus diselesaikan pada tahun depan atau 2020, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 7,2 persen pada 2023.

Hashim juga menjelaskan, jika Prabowo terpilih menjadi Presiden, pihaknya akan meminta negara tetangga, seperti Malaysia untuk memberikan lapangan bermain yang sama untuk bank-bank di Indonesia.

“Satu bank Malaysia telah diberikan hak untuk mengoperasikan 1.600 cabang dan sub-cabang di Indonesia, sementara bank-bank Indonesia hanya diizinkan beroperasi terbatas di Malaysia. Ini juga terjadi di Korea, Jepang, dan Singapura, tidak ada timbal balik dalam layanan keuangan," tambahnya.