JK: Era Digital Tak Akan Gerus Lapangan Kerja

Ilustrasi belanja online (Foto: http://davitrans.com)

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia semakin pesat. Efisiennya berbelanja atau melakukan aktivitas secara online membuat orang-orang mulai beralih dari bentuk usaha konvensional menuju digital.

Namun, ada kekhawatiran di tengah kemajuan teknologi: lapangan kerja. Ya, beberapa sektor usaha yang sudah mulai menerapkan sistem digital dinilai mengancam keberadaan karyawannya.

Misalnya saja sektor ritel yang mulai merumahkan pekerjanya setelah gulung tikar karena tergerus e-commerce. Selain itu, karyawan bank juga dinilai terancam karena bisa digantikan dengan digitalisasi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui perkembangan teknologi khususnya ekonomi saat ini memang sangat pesat, dan mustahil untuk dibendung. Namun, JK menilai banyak sisi positif dalam pesatnya ekonomi digital di Indonesia.

"Karena itu merupakan suatu keniscayaan, merupakan hal yang sudah menjadi trend. Tapi jangan lupa, satu kegiatan itu sebenarnya hanya menggeser satu kegiatan lainnya, tapi mengkreasikan kegiatan lainnya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (14/11).

Dia mengaku tidak khawatir era digital akan menggerus lapangan pekerjaan. JK lalu memberikan contoh mulai dari jasa ojek daring yang maju cukup pesat dalam waktu singkat hingga usaha daring yang melibatkan perusahaan logistik.

"Tidak perlu (khawatir menggerus lapangan kerja). Coba lihat, katakanlah Go-Jek. Memang menggeser kegiatan ojek yang di pangkalan, tapi tumbuh Go-Jek (driver) lebih banyak lagi," ujarnya.

Menurut JK, sekarang orang memang bisa pesan barang melalui online dan berdampak pada toko konvensional. Namun, hal itu digantikan dengan usaha logistik menjadi semakin maju.

"Anda tidak ke toko, tapi penjaga toko berkurang. Tapi yang terjadi, yang mengantarkan barang itu lebih banyak. Jadi usaha logistik akan membesar," ujarnya.

JK tak menampik ekonomi digital dapat menghilangkan beberapa profesi pekerjaan. Namun, ekonomi digital juga membuka usaha baru. Hal itu bisa diikuti dengan perbaikan lapangan kerja hingga kemudahan regulasi.

"Otomatis. Semua harus diperbaiki, direvisi. Misal, PPn waktu beli barang menjadi pajak waktu untuk transfer barang," pungkasnya.