JK: Pemerintah Siap Talangi Defisit BPJS Kesehatan

Wakil Presiden, Jusuf Kalla. (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)

Keuangan BPJS Kesehatan mengalami defisit sekitar Rp 9,75 triliun di tahun 2017. Pun di tahun 2016, perusahaan juga mencatatkan defisit sebesar Rp 9,7 triliun. Defisit tersebut terus bertambah sampai sekarang.

Akibat besarnya defisit ini, BPJS Kesehatan mulai mengurangi layanan untuk masyatakat. Misalnya, BPJS Kesehatan menerapkan aturan baru terkait pelayanan jaminan pelayanan katarak dan bayi baru lahir sejak 21 Juli 2018. Aturan tersebut dianggap membatasi jaminan kesehatan untuk ibu melahirkan dan penderita katarak.

Terkait masalah ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, pemerintah siap menalangi defisit BPJS Kesehatan agar layanan untuk masyarakat tetap memadai.

"Tetap juga defisitnya oleh pemerintah dibayar, ini harus dibayar agar BPJS kesehatan bisa berjalan dengan baik," kata JK saat ditemui di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (7/8).

Dana untuk menambal defisit BPJS Kesehatan, kata JK, akan dianggarkan dari APBN. Namun, ia menggarisbawahi, BPJS Kesehatan juga harus efisien agar defisitnya tidak terus membengkak. Defisit BPJS Kesehatan yang ditalangi pemerintah akan diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"(Dana untuk menutup defisit BPJS Kesehatan) Dari APBN pasti. Tapi walaupun pemerintah bersedia, tapi dalam jumlah yang sesuai. Karena itu BPKP, BPK harus turun tangan mengaudit semua itu," ucapnya.

JK berpesan agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama BPJS Kesehatan membuat standar layanan kesehatan yang layak tapi efisien supaya klaim yang ditanggung terukur.

Pasien peserta BPJS akan melakukan pemeriksaan di RS Bahteramas, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (31/7). (Foto: ANTARA FOTO/Jojon)

"Pemerintah mengharapkan bahwa jangan setiap tahun, meningkat terus (defisit BPJS Kesehatan), karena itu di lain pihak, di samping pemerintah itu memenuhi kekurangan BPJS itu tapi di lain pihak juga minta BPJS itu dengan Kementerian Kesehatan itu membuat suatu layanan manfaat yang efisien," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta BPJS Kesehatan tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat, meski iuran yang dipungut tak sebanding dengan klaim yang harus dibayar sehingga mengalami defisit anggaran.

"Ya itu tadi yang ditanyakan, bagaimana pelayanan masyarakat jangan berhenti, berjalan dengan baik," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris

Langkah yang akan ditempuh untuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan, rencananya dibahas bersama Menteri Koordinator PMK Puan Maharani pada Kamis (9/8).