news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Jokowi Gelar Rapat, Matangkan Rencana Pemindahan Ibu Kota

6 Agustus 2019 12:25 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
ADVERTISEMENT
Usai memberikan arahan pada peserta Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Presiden Joko Widodo melanjutkan agendanya dengan menggelar rapat terbatas bersama menteri kabinet di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).
ADVERTISEMENT
Para menteri dan pejabat negara yang hadir yaitu Menkumham Yasonna Laoly, Menkopolhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro hingga Panglima TNI Hadi Tjahjanto.
Rapat itu membahas rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Jokowi meminta agar disiapkan skema pembiayaan pemindahan baik APBN atau non-APBN.
"Dan terakhir saya minta mulai disiapkan skema pembiayaan baik yang bersumber APBN atau non-APBN dan desain kelembagaan yang diberikan otoritas dan terpenting payung hukum mengenai pemindahan ibukota," kata Jokowi di lokasi.
Tak hanya itu, Jokowi juga ingin semua pihak yang terlibat dalam rencana pemindahan ibu kota bisa memaparkan kajian yang sudah dilakukan terkait dengan lokasi utama. Baik kajian yang dilakukan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Timur.
ADVERTISEMENT
"Banyak pilihan. Yang telah ditindaklanjuti oleh Bappenas, oleh Kementerian PUPR, baik itu di Kalteng, Kaltim, Kalsel, dan nanti setelah dipaparkan secara detail akan segera kami putuskan," jelasnya.
Adapun, dijelaskan Jokowi pemaparan kajian tersebut berasal dari segi demografi, ketersediaan air hingga kajian ekonomi di lokasi ibu kota baru tersebut.
"Kajian yang berkaitan dengan kebencanaan, baik itu banjir baik itu gempa bumi, kajian yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan termasuk ketersediaan air, lahan, infrastruktur, dan kajian keekonomian," ujarnya.
"Kajian dari sisi demografi, sospol, pertahanan dan keamanan semuanya harus dilihat lebih detail lagi, sehingga keputusan nanti adalah keputusan yang benar," pungkasnya.
Hingga dengan sekarang ratas masih berlangsung secara tertutup.
ADVERTISEMENT