Pencarian populer

Jokowi Ingin Punya Menteri Khusus yang Tangani Investasi dan Ekspor

Sidang kabinet paripurna di Istana Negara. Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan keinginannya untuk memiliki menteri khusus yang mengurusi investasi dan ekspor. Jokowi beralasan, tingkat investasi dan ekspor di Indonesia jauh lebih kecil ketimbang negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Dia bahkan mengaku sudah membicarakan rencana itu dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu.

"Saya sudah sampaikan minggu lalu dalam forum rapat kabinet. Apakah perlu, saya bertanya apakah perlu kalau situasinya seperti ini yang namanya menteri investasi dan menteri ekspor, sudah," kata Jokowi saat menghadiri Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi di ICE BSD, Selasa (12/3).

Jokowi meyakini hal itu bisa teralisasi karena negara-negara lain juga melakukan hal yang sama. Apalagi, penyelesaian masalah investasi dan ekspor di Indonesia menjadi fokus pemerintahan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Khusus sudah, wong penyakit kita ada di situ. Negara lain saya lihat juga sama. Di EU (European Union) ada menteri investasi, ada menteri khusus ekspor. Negara lain saya lihat juga sama. Mungkin dari sisi kelembagaan memang kita harus memiliki menteri investasi dan menteri ekspor. Dua menteri mungkin perlu," jelasnya.

Kapal kargo asing tengah bongkar muat peti kemas mengangkut komoditas ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Foto: Wendiyanto/kumparan

Namun, jika rencana pembentukan dua kementerian bidang investasi dan ekspor itu sudah terealisasi, namun tak memberikan perubahan yang positif, maka dia mengatakan hal itu merupakan kesalahan semua pihak.

"Kalau ada menteri itu enggak nendang lagi yang salah ya kita semuanya sudah. Saya itu paling gregetan kita ngerti kesalahan kita, kita ngerti kekurangan, kita ngerti jalan keluar tapi kita enggak bisa menuntaskan masalah yang ada," tandasnya.

Di kesempatan yang sama, Jokowi juga meminta agar para pejabat publik tak mempersulit izin perindustrian di Indonesia. Para pejabat publik itu mulai dari gubernur, walikota, bupati, hingga pegawai PTSP.

Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Kamis,23/05/2019
Imsak04:26
Subuh04:36
Magrib17:47
Isya19:00
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: 1.1.22