Jokowi: Kepala Daerah Jangan Terlalu Banyak Buat Perda

Presiden Joko Widodo dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (27/11). (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat dan daerah masih saja kerap terjadi. Hal itu membuat investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia karena masalah kepastian hukum'.

Presiden Jokowi meminta agar para pemimpin daerah, mulai dari perangkat desa, kota, provinsi, hingga level nasional untuk tidak banyak memproduksi aturan seperti Undang-Undang, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah.

"Kalau bapak ibu lihat, sudah banyak yang namanya company almost without rules, saya juga ingin goverment seperti itu. Gubernur, Bupati, Walikota, jangan banyak memproduksi Perda, jangan banyak produksi UU yang menjerat kita sendiri, yang tidak fleksibel menghadapi perubahan yang ada," kata Jokowi acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2018 Assembly Hall Jakarta Convention Center, Selasa (27/11).

Jokowi mengaku sedih lantaran aturan-aturan membatasi gerak langkah pemimpin daerah untuk mengambil kebijakan. Padahal saat ini dunia bergerak cepat dengan perubahan dan perkembangan teknologi yang semakin canggih.

Aturan ini justru bakal membuat Indoensia susah lari cepat dalam menyesuaikan diri di dalam dan luar negeri. Meski begitu, dia yakin Indonesia bisa mengejar itu, kuncinya ada di para pemimpin. Tahun depan, Jokowi memang akan memfokuskan diri bukan lagi pada pembangunan infrastruktur secara fisik, tapi pembangunan manusianya.

"Sedih sekarang saya, pingin cepat tapi pak hati-hati UU-nya enggak boleh, Perdanya enggak boleh. Ya ini semuanya enggak boleh tapi bagaimana mau lari cepat? Inilah problem yang kita hadapi. Tapi saya yakin dengan perubahan yang ada, kita bisa merespons sangat cepat terhadap adanya perubahan," lanjut dia.

Jokowi menjelaskan, untuk menghadapi pergerakan dunia yang dinamis, Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang terbuka dalam segala hal, pemimpin yang bisa belajar dan mengambil keputusan yang juga cepat.

Jokowi ingin para pemimpin yang ada di Indonesia tak lagi berorientasi pada prosedur yang bertele-tele seperti mengurus izin yang memakan waktu hingga berbulan-bulan. Indonesia, kata dia, butuh pemimpin yang berpegangan pada orientasi tujuan dan hasil. Dengan begitu, Indonesia bisa mengalahkan negara yang lambat.

"Ke depan bukan negara kuat yang akan mengalahkan negara yang lemah, bukan negara besar mengalahkan negara yang kecil, tapi negara cepat akan mengalahkan yang lambat," tutup dia.