Jokowi: Kerugian Akibat Kemacetan di Jabodetabek Capai Rp 100 Triliun

19 Maret 2019 11:18 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/2). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/2). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi kembali menyinggung dampak kemacetan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Masalah ini dibahas dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait hingga para kepala daerah se-Jabodetabek di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/3).
ADVERTISEMENT
Adapun rapat tersebut menindaklanjuti pengelolaan transportasi Jabodetabek. Menurut Jokowi, dampak yang ditimbulkan akibat kemacetan tak main-main, angka kerugiannya bisa mencapai Rp 100 triliun.
"Proses pengintegrasian ini tidak bisa ditunda-tunda lagi karena seperti yang saya sampaikan, kemacetan yang terjadi di jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ini sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar," kata Jokowi dalam sambutanya.
"Bukan bertahun, tapi sudah berpuluh tahun dan seperti yang pernah saya sampaikan studi Bappenas ditemukan angka kerugian Rp 65 triliun karena kemacetan di Jabodetabek setiap tahunnya. Pak Wapres, Pak Gubernur menyampaikan angka sampai Rp 100 triliun," lanjutnya.
Macet di Kawasan Pancoran Jakarta Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
Jokowi meminta agar tak ada lagi sikap dari pihak-pihak terkait yang dapat menghambat kebijakan tersebut dikeluarkan. Menurut dia, apa yang akan diputuskan nanti berdasarkan kepentingan bersama.
ADVERTISEMENT
"Ini jumlah yang sangat besar sehingga perlu segera diselesaikan dan tidak ada lagi yang namanya ego sektoral lagi, ego kementerian, ego daerah, semuanya yang ada adalah kepentingan nasional," jelasnya.
"Pengintegrasian antara sistem transportasi perkotaan dengan tata ruang yang penting dan kesinambungan, ketersambungan antar moda baik nantinya MRT, LRT, Trans Jakarta, kemudian moda-moda lainnya dan KRL angkutan umum lainnya," imbuhnya.
Diketahui, dalam rapat ini diikuti oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menhub Budi Karya Sumadi, Walikota Bogor Bima Arya, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum dan pejabat lainnya.