Jokowi: Kita Setiap Tahun Kehilangan Rp 65 Triliun Gara-gara Macet

Presiden Joko Widodo (kanan) menyampaikan arahan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1/2019). (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas (ratas) soal Pengelolaan Transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam ratas, Jokowi menekankan soal keinginannya mendorong masyarakat menggunakan transportasi massal.

Karena dengan penggunaan transportasi massal, maka diharapkan kemacetan akan berkurang karena masyarakat tak lagi menggunakan kendaraan pribadi. Apalagi, Jokowi menjelaskan, akibat kemacetan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), negara kehilangan Rp 65 triliun setiap tahun. Namun demikian, Jokowi tak merinci besaran angka tersebut.

"Saya hanya membayangkan hitungan Bappenas yang saya terima, kita setiap tahun kehilangan Rp 65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan. Rp 65 triliun per tahun. Ini kalau kita jadikan barang bisa jadi MRT, LRT, dalam 5 tahun sudah jadi barang," kata Jokowi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/1).

"Ini kalau kita enggak mungkin kita terus-teruskan. Kita harus berani memulai, harus berani merancang agar semuanya bisa selesai sehingga yang Rp 65 triliun betul-betul jadi barang bukan jadi asap yang memenuhi kota," lanjut dia.

Suasana di Depo kereta MRT (Ratangga) di Lebak Bulus, Jakarta. (Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan)

Maka dari itu, Jokowi ingin, lalu lintas dan kemacetan di-manage dan dikelola dengan baik khususnya di Jabodetabek. Karena makin lama, apabila tidak segera diatasi, kemacetan di Jabodetabek akan semakin parah.

"Tetapi kita juga optimistis bahwa dengan pembangunan MRT, pembangunan LRT, kemudian juga ada TransJakarta dan juga kereta api bandara, kemudian juga ada kereta commuter yang juga sangat membantu sekali dalam mengatasi kemacetan di Jabodetabek," ucap Jokowi.

Jokowi menjelaskan, dirinya ingin moda transportasi bisa terintegrasi. Hal itu untuk memudahkan masyarakat saat mereka menaiki transportasi massal.

"Mestinya nanti kalau MRT jadi, LRT jadi, kereta bandara semua sudah siap, TransJakarta ada, betul-betul masyarakat kita dorong untuk ke transportasi massal ini sehingga mobil-mobil yang ada di jalanan betul-betul bisa berkurang secara besar-besaran," tuturnya.

Pada ratas kali ini terlihat hadir Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kemudian ada pula Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Konsep TOD di Dukuh Atas (Foto: Dok. Istimewa)

Jokowi Ingin Manajemen Soal TOD Disederhanakan

Saat memimpin rapat terbatas (ratas) soal Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Presiden Jokowi menyinggung soal manajemen Transit Oriented Development (TOD). Jokowi menilai, selama 10 tahun TOD tak berjalan dengan baik. Untuk itu, Jokowi meminta agar manajemen TOD bisa disederhanakan.

"Terkait dengan pengelolaan TOD, ini juga 10 tahun ini juga tak bisa bergerak, karena juga sama pengelolaannya ada di beberapa tempat, ada di DKI, Kementerian BUMN, Kementerian lain, ada di Jabar, Banten," kata Jokowi.

"Sehingga keterpaduan antar transportasi perkotaan dengan tata ruang harus kita rancang, kita hitung. Intinya kita ingin ada penyerderhaaanan manajemen yang ada semakin gampang dimulai, gampang mengerjakan, sehinga jangan lempar institusi satu dengan institusi lain," lanjut dia.

Jokowi menjelaskan, salah satu strategi peningkatan akses terhadap angkutan umum adalah dengan pembangunan TOD. Namun Jokowi berharap agar pengelolaan moda transportasi bisa dikelola dengan baik.

"Karena saya lihat sekarang ini, sebagai contoh, jalan saja. Jalan ada yang dimiliki Kementerian PU, DKI, ada yang dimiliki Banten, Jawa Barat," ucap Jokowi.

Sehingga kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu dan terintegrasi. Lalu yang terjadi sering banyak menunggu.

"Misalnya yang terkait pemeliharaan juga sering banyak yang saling menunggu," tuturnya.