Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas KEK Batam: Ini Sudah Berkali-kali

Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) seakan geram saat membuka rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait pengembangan Batam. Di akhir sambutannya, ia mengecapkan bibirnya.

"Saya kira secara singkat saja disampaikan karena sudah berkali-kali rapat.... ck," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/12) siang.

Dia memaparkan, rapat terkait pengembangan Batam telah dilakukan berulang kali. Yakni Desember 2015, Januari 2016, serta Maret 2017.

Rapat berkali-kali itu dilakukan lantaran Jokowi memandang pengembangan Batam sangat penting. Batam, menurutnya, memiliki posisi yang sangat strategis.

"Batam dan sekitarnya yang memiliki posisi strategis bisa dikembangkan secara maksimal. Sehingga memiliki daya tarik yang bagus, memiliki daya saing untuk kawasan ekonomi dan daya tarik untuk investor," kata Jokowi.

Pelabuhan Batu Ampar Batam. (Foto: Sappulan Harahap via Google Maps)

Oleh sebab itu, ia meminta agar Menko Perekonomian Darmin Nasution untuk segera merealisasikan pengembangan Batam. Termasuk menjadikan Batam sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK).

"Proses transformasi dari free trade zone ke KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)," ujar Jokowi yang didampingi Wapres Jusuf Kalla.

Selain itu, Jokowi juga menekankan terkait izin dan kepastian hukum bagi investor. Serta pengembangan infrastruktur seperti pelabuhan.

Saat ini rapat yang dimulai sekitar pukul 14.15 WIB itu masih berlangsung secara tertutup. Sejumlah menteri yang hadir di antaranya Menko PMK Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, Menlu Retno LP Marsudi, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Rini Soemarno, Mendag Enggartiasto Lukita.

Selain itu hadir pula Mensesneg Pratikno, Menhub Budi Karya Sumadi, Menaker Hanif Dhakiri, Menpar Arief Yahya, Menkominfo Rudiantara, Seskab Pramono Anung, Wamenkeu Mardiasmo, Wamen ESDM Arcandra Tahar, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.