Jokowi Meninjau Pelayanan OSS di Kantor BKPM

Suasanan pelayanan OSS di Kantor BKPM. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Presiden Joko Widodo pagi ini menyambangi Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, untuk meninjau pengelolaan sistem perizinan online atau Online Single Submission (OSS). Per 2 Januari, OSS secara resmi dikelola BKPM. Sebelumnya OSS dikelola Kemenko Perekonomian.

Pantauan di lokasi, Senin (14/1), Jokowi yang mengenakan batik cokelat lengan panjang tiba sekitar pukul 08.53 WIB. Kedatangan Jokowi disambut oleh Kepala BKPM Thomas Lembong.

Selanjutnya, Jokowi diajak oleh Tom Lembong untuk melihat-lihat pelayanan perizinan di kantornya. Saat meninjau, banyak warga yang sedang mengurus perizinan.

"Bapak Presiden ini merupakan layanan pengelolaan sistem perizinan online. Di sini ada tempat pengambilan nomor antrean," kata salah satu pegawai BKPM.

Setiap harinya, BKPM membuka 20 loket perizinan investasi. Tidak hanya itu, BKPM juga menyediakan ruang prioritas guna mempercepat proses perizinan.

Presiden Jokowi (ketiga kiri ) tinjau layanan OSS di Kantor BKPM. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

"Kemudian untuk layanan berusaha kami sediakan 20 loket. Lalu ini ada ruang prioritas Bapak Presiden," lanjut dia.

Jokowi kemudian masuk ke ruangan tersebut. Namun awak media tak dapat ikut masuk ke dalam. Hingga kini Jokowi masih berada di dalam ruangan bersama Tom Lembong dan Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, sejak 9 Juli 2018 hingga 21 Desember 2018, sudah ada 173.310 investor yang mendapatkan izin usaha melalui OSS. Atau dalam sehari, ada 1.044 investor mendapatkan izin usaha.

BKPM mengoperasikan layanan perizinan di ruang layanan (OSS Lounge) di Kantor BKPM, layanan (call center nomor 1500765), dan bantuan teknis melalui email: [email protected], [email protected] atau [email protected].

Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia, mengatakan meski layanan OSS telah dipindah tak ada perubahan berarti dari perpindahan kantor itu. Sebab tidak ada inovasi layanan.

Suasanan pelayanan OSS di Kantor BKPM. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

“Kami belum melihat dampak dari efektivitas perizinan dari pemindahan OSS itu ke BKPM,” ujarnya kepada kumparan, Sabtu (12/1).

Dia menjelaskan, efektivitas OSS baru terasa ketika pemerintah berani memindahkan perizinan yang ada di provinsi dan kabupaten/kota ke dalam sistem OSS. Saat ini, menurutnya perizinan di daerah sangat rumit.

“Menurut saya, kalau perizinan itu yang masih mengurus di antar kementerian itu relatif gampang dan lebih cepat. Daerah yang lama,” beber Bahlil.