Jokowi Minta Program Sertifikat Lahan Dikebut: Biar BPN Enggak Tidur

Jokowi di launching peremajaan kebun kelapa sawit. (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)

Presiden Joko Widodo menargetkan 126 juta sertifikat lahan harus dibagi kepada rakyat sampai tahun 2025. Saat ini baru 51 juta yang sudah direalisasikan.

Jokowi meminta kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk kerja keras dan segera membagikan 7 juta sertifikat lahan pada tahun ini dan 9 juta sertifikat lahan di 2019. Angka tersebut naik dibandingkan tahun 2017 dimana BPN hanya mampu membagikan 5 juta sertifikat lahan.

"Biar enggak tidur semuanya, yang di kantor BPN yang ngurus. Saya terima kasih sama seluruh kantor BPN yang saya tahu kadang Sabtu Minggu enggak libur, malam juga kerja enggak apa-apa untuk rakyat, kerja memang harus seperti itu," kata Jokowi di acara program peremajaan kelapa sawit di Rokan Hilir, Riau, Rabu (9/5).

Jokowi di launching peremajaan kebun kelapa sawit. (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)

Sertifikat lahan dianggap penting untuk mencegah kasus sengketa lahan. Jokowi menerima informasi bahwa kasus sengketa lahan masih banyak terjadi di berbagai provinsi di Indonesia.

"Karena setiap saya ke kampung setiap saya ke desa, suara yang saya dengar, saya ini kan sering blusukan ke kampung ke desa yang saya dengar sengketa lahan sengketa tanah dimana-mana hampir di semua provinsi," imbuhnya.

Maka untuk menekan kasus sengketa lahan, BPN harus kerja cepat mencetak sertifikat lahan. Jokowi pun tak ragu menekan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil.

"BPN sudah selesaikan 500 ribu sampai 600 ribu (sertifikat lahan) di seluruh Indonesia targetnya sekarang ini 7 juta, naik 12 kali lipat. Jangan lupa Pak Menteri, Pak Gubernur, saya cek ini nanti. Jalan enggak, apa jalannya pas saya datang saja, saya tahu lho saya punya alat untuk mengecek ini. Jadi jangan sampai ada main-main dengan saya, saya cek terus," tekan Jokowi.