Jokowi Rancang Struktur APBN 2020 Kuat Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) menerima Executive Vice Chairman Hyundai Euisun Chung (kiri) bersama pimpinan Hyundai Motors Group di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (25/7). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Presiden Joko Widodo menggelar sidang paripurna untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (RUU APBN 2020) dan Nota Keuangan. Ada catatan penting Jokowi soal RUU APBN 2020 yaitu harus bisa menjaga kondisi perekonomian nasional agar tetap stabil di tengah gejolak kondisi global yang tak menentu.

"Sekaligus memperlihatkan arah politik anggaran ke depan, yaitu lebih fokus untuk investasi pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran. Diharapkan nanti juga arah penggunaan APBN sebagai instrumen utama untuk meningkatkan daya saing Indonesia, terutama di ekspor dan investasi," ucap Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (5/8).

Jokowi juga ingin memastikan bahwa RAPBN 2020 dikelola secara fokus, terarah, dan bisa tepat sasaran sehingga manfaat bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemudian juga untuk investasi sumber daya manusia (SDM).

"Sudah saya singgung, ini tidak bisa ditunda lagi karena pembangunan SDM perlu kehadiran negara, untuk itu sejak dari kandungan bayi hingga memasuki masa emas anak, harus diperhatikan, sehingga tidak ada kenaikan angka stunting," ujarnya.

Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke kantor pusat PLN, Senin (5/8). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Perbaikan SDM disebut Jokowi perlu dilakukan dengan penguatan sistem pendidikan. Jokowi menginginkan perlu adanya reformasi di sektor pendidikan, terutama memperbanyak vokasi.

Terakhir, Jokowi berpesan fungsi APBN yang paling penting adalah menciptakan ekosistem yang baik agar sektor swasta bisa tumbuh dan berkembang. Sehingga bisa mendorong sebesar-besaran investasi dan terciptanya lapangan kerja.

"Lalu untuk riset dan inovasi, Badan Riset Nasional harus segera diselesaikan, sehingga kita tidak tertinggal di era disrupsi teknologi seperti saat ini," sebutnya.

Hadir pada sidang paripurna tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.