Jokowi: Risiko Resesi Makin Besar, Investasi Jadi Kunci untuk Bertahan

Masalah ekonomi global yang kian tak menentu dan risiko terjadinya resesi menjadi perhatian pemerintah. Presiden Jokowi hari ini bahkan khusus menggelar rapat terbatas membahas "Antisipasi Perkembangan Perekonomian Dunia".

"Saya bicarakan pada siang hari ini mengantisipasi perkembangan ekonomi dunia. Kita tahu semuanya pertumbuhan ekonomi global telah mengalami perlambatan dan kemungkinan terjadinya resesi itu semakin besar," kata Jokowi di Kantor Presiden, Rabu ( 4/9).

Dalam rapat tersebut, Jokowi mengatakan untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi global dan resesi, pemerintah harus menggenjot investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI).

Menurut dia, investasi langsung adalah solusi cepat antisipasi resesi. Untuk menggenjot investasi langsung harus dilakukan berbagai perbaikan regulasi yang dinilai menghambat investor menanamkan modalnya di Indonesia.

"Jalan paling cepat adalah yang berkaitan foreign direct investment . Kuncinya hanya ada di situ. Gak ada yang lain. Oleh sebab itu saya minta seluruh kementerian yang berkaitan dengan ekonomi menginventarisir regulasi-regulasi yang menghambat, aturan yang menghambat," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, jika pemerintah terlambat memperbaiki regulasi, maka investor akan memilih menanamkan modalnya ke negara lain. Dia membeberkan catatan dari Bank Dunia soal banyaknya investor yang lebih memilih negara lain dibandingkan Indonesia.

Berdasarkan catatan Bank Dunia, dalam dua bulan terakhir ada 33 perusahaan China yang ke luar. Dari jumlah tersebut, 23 investor memilih menanamkan modalnya di Vietnam. Sedangkan sisanya ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja.

"Enggak ada yang ke kita. Dari 33, sekali lagi, 33 perusahaan di Tiongkok yang ke luar, saya ulang, 23 ke vietnam, 10 ke Kamboja, Thailand, dan Malaysia. Tidak ada yang ke Indonesia. Tolong ini digarisbawahi, hati-hati, berarti kita punya persoalan yang harus kita selesaikan," ujarnya.

Menurut Jokowi, negara-negara tersebut dipilih oleh investor karena memberikan kemudahan, terutama masalah perizinan. Misalnya Vietnam, untuk menanamkan modal di sana hanya butuh waktu dua bulan sudah rampung semuanya.

"Kita bisa bertahun-tahun. Penyebabnya hanya itu. Gak ada yang lain. Oleh sebab itu saya suruh kumpulkan regulasi-regulasi ya itu. Larinya ke sana," katanya.

Padahal, masalah regulasi yang tumpang tindih tersebut sudah lama dibahas. Pengalaman investor lebih memilih ke negara lain dibandingkan ke Indonesia juga pernah terjadi.

Misalnya pada 2017, Jokowi mengatakan saat itu ada 73 perusahaan Jepang yang memilih relokasi investasinya. Tapi, 43 perusahaan Jepang memilih merelokasi usahanya ke Vietnam, 11 ke Thailand dan Filipina dan hanya 10 ke Indonesia.

"Sekali lagi masalah itu ada di internal kita sendiri. Kunci agar kita keluar dari perlambatan pertumbuhan global ada di situ, dan kemungkinan kita bisa memayungi dari kemungkinan resesi global yang semakin besar juga ada di situ," katanya.

Suasana di PTSP-BKPM di Kantor BKPM, Gatot Subroto. Foto: Ela Nurlaela/kumparan

Jokowi meminta agar semua kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan masalah investasi, seperti BKPM, Kementerian Pertanian, Perindustrian, BUMN, dan lainnya untuk menginventarisir perusahaan yang ingin berinvestasi di Indonesia.

"Saya minta perusahaan-perusahaan yang sudah masuk, sudah buka pintu ke kita, tapi belum realisasi, tolong dalam seminggu ini juga inventarisir dan disampaikan kepada saya, ada problem apa," katanya.

Dia mencontohkan perusahaan Petrochemical dari Taiwan yang ada persoalan terkait tanah dengan Pertamina. Padahal, kata Jokowi, nilai investasi yang akan dikucurkan jumlahnya sangat besar.

"Misalnya Aramco enggak mau masuk-masuk karena apa dari Saudi. Semuanya akan kita cek satu per satu list-nya. Sehingga betul-betul mereka merasa dilayani," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta agar seluruh menterinya memberikan pelayanan yang baik bagi investasi. Karena investasi menjadi sebuah solusi atau jalan keluar dari risiko resesi ekonomi.

"Dampingi mereka sampai terealisasi, kita ini jangan kayak pejabat minta dilayani. Kita melayani," katanya.