Jokowi Sebut Ekonomi RI Bisa Jadi Terkuat ke-4 Dunia di 2045

9 Mei 2019 11:52 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Jokowi. Foto: Dok. Bappenas
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi. Foto: Dok. Bappenas
ADVERTISEMENT
Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis Indonesia bisa menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2045. ‎Hal itu berdasarkan potensi ekonomi Indonesia yang ada saat ini.
ADVERTISEMENT
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang digelar Bappenas di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5). Kegiatan ini dihadiri pemimpin pemda seluruh Indonesia dan pimpinan kementerian/lembaga (K/L).
"Kita memiliki peluang besar menjadi negara ekonomi terkuat kelima, bisa masuk keempat dunia di 2045," ujar Jokowi.
Untuk merealisasikan target itu, pemerintah akan melakukan percepatan pemerataan pendidikan, pembangunan rendah karbon, peran pertumbuhan di luar Jawa dan Sumatera, hingga infrastruktur merata dan terintegrasi.
"Problemnya itu sudah kelihatan, persoalannya sudah kelihatan. Tinggal kita mau atau tidak penyelesaian tantangan di depan kita," jelasnya.
Dia menambahkan, tenaga kerja Indonesia saat ini sebanyak 51 persen merupakan lulusan SD. Untuk mendukung target pemerintah, harus ada peningkatan kemampuan keterampilan dengan memberi pelatihan atau beasiswa.
ADVERTISEMENT
"Ini kita terus rapatkan agar betul-betul kita bisa berikan beasiswa, bukan hanya puluhan ratusan ribu, tapi jutaan agar anak-anak kita bisa sekolah, baik di dalam maupun di luar negeri sebanyak-banyaknya," kata Jokowi.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan, tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yakni Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.
Adapun program yang ditekankan yakni sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing, ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas, pengembangan wilayah untuk pemerataan, hingga infrastruktur pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
"Pendanaan selain dari APBN dan APBD, juga melalui KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), pembiayaan investasi BUMN serta sinergi swasta dan masyarakat," ucapnya.