Jokowi Tunjuk Pemprov DKI Pimpin Pembangunan Transportasi Jabodetabek

Jokowi dan Anies Baswedan tinjau Depo MRT di Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (6/11/2018). Foto: Dok. Biro Pers Setpres

Rapat terbatas mengenai kebijakan pengelolaan transportasi Jabodetabek yang digelar Presiden Jokowi pada hari ini, memutuskan jika Pemprov DKI Jakarta menjadi pemegang otoritas pembangunan transportasi di Jabodetabek.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang turut hadir dalam rapat tersebut mengatakan, Pemprov DKI Jakarta nantinya juga akan menjadi pembangunan otoritas pembangunan transportasi Jabodetabek.

"Tadi disampaikan mulai perencanaan dan pengelolaan transportasi Jabodetabek itu disambungkan dengan rencana tata ruang. Karena itulah tadi Pak Presiden menyatakan DKI punya fiskalnya, punya wewenangnya," kata Anies saat menjajal MRT Fase I Bundaran HI-Lebak Bulus, Selasa, (19/3).

Karena itu, kata Anies, Presiden Jokowi menugaskan DKI untuk melakukan perencanaan bagi pembangunan semua infrastruktur transportasi sekaligus pengelolaannya. Anies menegaskan pihaknya siap untuk menjalankan tugas tersebut.

Rencananya, pembangunan akan dilakukan dalam waktu 10 tahun. Anies mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun seluruh pembangunan transportasi di Jabodetabek mencapai Rp 571 trilun.

"Saya sampaikan tatarannya bahwa Jakarta akan membutuhkan investasi untuk sektor publik dari mulai transport, kebutuhan air minum, dan transport itu ada banyak. Moda itu semuanya membutuhkan angka tadi Rp 571 triliun," ujar Anies.

Anies mengaku akan segera berkonsolidasi dengan pihak-pihak terkait mengenai segala moda transportasi di Jabodetabek yang akan diintegrasikan. Adapun pengintegrasian tersebut akan dikerjakan melalui BUMD.

"Kemudian wewenang tadi disebutkan nanti akan melakukan konsolidasi, sekarang ini terpisah-pisah ada PT MRT, ada PT KCI, ada PT Transjakarta itu semuanya nanti akan dinaungi menjadi sebuah holding menjadi BUMD. Nanti sahamnya akan ada kepemilikan dari berbagai daerah," terang Anies.

"Jakarta memang menjadi mayoritas dan kemudian nanti pembangunan-pembangunan akan dilakukan lewat BUMD supaya tidak terbatas wilayah. Kalau BUMD mau membangun di Bogor bisa, di Depok bisa, tidak terkendala oleh wilayah," imbuhnya.

Suasana jalan Tol Jakarta-Cikampek yang macet. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan penunjukkan Pemprov DKI salah satunya karena Jokowi sudah memahami pengintegrasian transportasi di Jabodetabek. Ia merasa dengan ditunjuknya Pemprov DKI bisa membantu mengatasi permasalahan transportasi yang selama ini terjadi seperti kemacetan.

"Sebelumnya beliau (Jokowi) kan juga Gubernur DKI, jadi sudah memahami tantangan-tantangan bagaimana mengintegrasikan infrastruktur di DKI dengan kota-kota sekitarnya. Sehingga bisa mengatasi kemacetan, mencipatakan efisiensi, mobilitas masyarakat, mengurangi polusi udara," katanya.

Selain itu, Sri Mulyani menilai pengintegrasian bermanfaat dalam segi perekonomian, sosial, sampai kesehatan. Menurut dia, yang dibutuhkan saat ini adalah koordinasi dalam pelaksanaan pembangunannya, termasuk anggaran agar bisa berjalan dengan baik.

"Bagaimana entitas bisa melaksanakan pembangunan itu baik dari sisi pembiayaan dan dari sisi koordinasi. Jadi presiden meminta supaya kita melihat dari sisi institutional setting-nya, lembaganya. Sehingga mampu menjawab urgensi pembangunan ini sehingga bisa melakukan koordinasi antar daerah," kata Sri Mulyani.