Jonan Ungkap Masalah Subsidi LPG 3 Kg Belum Tepat Sasaran

Ignasius Jonan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral saat ditemui di kantornya, Rabu (15/8/18). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengungkapkan penyaluran LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi yang belum tepat sasaran. Hal ini disampaikan dirinya untuk menjawab pertanyaan anggota DPR Komisi VII. Parlemen menilai banyak penggunaan gas melon ini yang bukan orang miskin.

Menurut Jonan, permasalahan terbesar dalam penyaluran LPG 3 kg bersubsidi saat ini adalah memperdebatkan penerapan distribusi tertutup atau terbuka. Padahal, menurut dia, LPG 3 kg merupakan barang bergerak.

"Permasalahan yang besarnya bukan distribusi. Selama ini debat tertutup dan terbuka, kalau dilakukan terbuka dan tertutup ini enggak akan selesai karena ini barang bergerak," kata dia di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (11/2).

Ratusan warga antre untuk mendapatkan gas LPG 3kg di halaman Kantor Kecamatan IB II Palembang, Sumatera Selatan. Foto: Antara FOTO/Nova Wahyudi

Dia mengatakan bahwa subsidi LPG 3 kg berbeda dengan subsidi dalam commuter line atau KRL. Menurut dia, dalam skema subsidi penumpang di KRL, barangnya tidak bergerak alias tetap di situ, sementara LPG 3 kg merupakan barang bergerak yang harus menggunakan kartu.

"Jadi ini bukan soal subsidi semata karena distribusi LPG 3 kg sulit sekali. Ini beda dengan subsidi tarif kereta Jabodetabek yang pakai gate, kalau enggak pakai kartu yang enggak bisa naik. Tapi kalau tabung LPG kan pindah-pindah," ucapnya.

Selama ini, volume LPG 3 kg dari tahun ke tahun memang terus membengkak atau melebihi kuota yang ada. Karena itu, Jonan menilai solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini adalah pemberian subsidi LPG 3 kg dalam bentuk kartu kepada penerima yang berhak.

Menurut dia, cara ini jauh lebih tepat ketimbang mekanisme subsidi tertutup atau terbuka. Jadi penerima subsidi akan menerima langsung melalui kartu yang dibagikan pemerintah.

Dirinya pun mengaku sudah mengusulkan ini, tapi aturannya masih belum ditetapkan karena terhadap di beberapa kementerian terkait, salah satunya Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang dipimpin Puan Maharani. Dia berharap aturan ini bisa segera terwujud.

"Kami sangat mendorong adanya subsidi langsung ini. Pertamina yang ditunjuk pasti akan senang. Ini solusi jangka panjang tapi ini belum final itu kan kaitannya sama kementerian lain, termasuk Kementerian PMK," jelas dia.