Jonan: Untuk Bangun Pembangkit Listrik CPO, Semua Harus Duduk Bareng

Menteri ESDM Ignasius Jonan usai kunjungan ke pembangkit listrik CPO di Napoli. (Foto: Dok. Istimewa)

Berlimpahnya minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) di Indonesia, membuat ada keinginan membangun pembangkit listrik berbasis CPO. Namun, untuk merealisasikannya, tidak mudah. Semua pihak yang terlibat perlu duduk bersama.

“Bagaimana caranya? Ini harus duduk sama-sama. Maunya harga CPO berapa, yang tidak merugikan pengusaha kelapa sawit, tapi juga ada kontrak ikatan jangka panjang. Jadi tidak bingung saja tiap tahun, cari pasar begini,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan seusai mengunjungi Fri-El Acerra, pembangkit listrik CPO di Napoli, Italia, Kamis (9/11).

Salah satu hal penting kunci sukses pembangunan pembangkit listrik CPO adalah pasokan CPO. Soal jumlah pasokan, seharusnya bukan jadi masalah. Sebab, saat ini produksi CPO di Indonesia mencapai 42 juta ton per tahun. Hanya sekitar 14 juta ton CPO yang dimanfaatkan untuk industri dalam negeri, sedangkan 28 juta ton masih diekspor. Namun, tetap saja perlu jaminan bahwa pasokan CPO harus tersedia.

Masalah lain adalah berapa harga CPO yang disuplai untuk pembangkit listrik. Karena itulah, kata Jonan, harga CPO harus disepakati dan ditetapkan bersama antara pengusaha pembangkit listrik, produsen CPO, dan sebagainya.

Jonan mendukung rencana pembangunan pembangkit listrik CPO. Apalagi saat ini para kelompok terdidik dan generasi muda Indonesia sangat mendorong adanya penggunaan energi-energi yang bersih dan ramah lingkungan untuk pembangkit listrik dan transportasi.

“Saya sangat mendukung, tinggal secara ekonomis bagaimana cara menghitung,” kata Jonan saat ditanya tanggapannya mengenai adanya usulan pembangunan pembangkit listrik CPO di Indonesia.

Fri-El Acerra di Italia telah sukses membangun pembangkit listrik berbahan CPO, meski Italia bukan produsen CPO. Bila mendasarkan pada hitungan Fri-El Acerra, pembangkit listrik berkapasitas 75 MW membutuhkan konsumsi 125 ribu ton CPO per tahun.

“Jadi kalau harga CPO USD 550/ ton, itu berarti kalau dikonversi jadi listrik, bahan bakarnya dalam bentuk CPO sekitar 10,4 sen per kWh. Itu tinggi sekali,” kata Jonan.

Jonan meninjau pembangkit listrik Fri El di Italia. (Foto: Dok. SItimewa)

Bila ditambah dengan biaya operasional lainnya, maka harga per KWH nya bisa mencapai 14-15 Sen. Artinya, harga ini dua kali lipat BPP (biaya pokok penyediaan) listrik nasional. “Mau enggak harga listrik naik dua kali lipat? Kan pasti enggak bisa. Makanya harus duduk bersama, maunya harga CPO berapa,” jelas Jonan.

“Nanti ada komentar dari Eropa (harga berubah-ubah). Jadi ini mesti duduk bersama. Kalau tidak, enggak akan bisa jalan,” tambah Jonan.

Jonan mengaku saat ini pemerintah belum menyiapkan regulasi terkait kemudahan dalam berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik CPO. Pemerintah juga belum menyiapkan sistem insentif untuk perusahaan pembangkit listrik CPO sebagaimana Italia memberi insentif kepada produsen pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.

Saat ini, yang bisa dilakukan untuk pemanfaatan CPO dalam ketenagalistrikan adalah dengan mengganti bahan bakar diesel di PLTD (pembangkit listrik tenaga diesel) milik PLN dengan biodiesel. Terkait hal ini, kata Jonan, dirinya sudah meminta PLN untuk merealisasikannya. Ditargetkan pada 2020 bisa terealisasi.

“Kita coba aja kelapa sawit. Pertanyaannya begini. Haruskah pembangkit tenaga CPO diterapkan di Indonesia? Kan tidak harus. Renewable itu ada matahari, ada angin, ada air, ada biomassa, ada cangkang kelapa sawit. Saya sudah kirim surat ke PLN, coba dua tahun pembangkit listrik diesel itu diganti menjadi kelapa sawit,” kata Jonan.

Jonan meninjau pembangkit listrik Fri El di Italia. (Foto: Dok. SItimewa)

Bila PLN mengganti solar dengan CPO dalam operasional pembangkit listrik dieselnya, maka biaya penggunaan CPO akan lebih murah. “Ini yang saya bilang ke PLN, daripada energi primernya PLN itu 5 persen itu diesel, mbok ya itu diganti CPO. Jadi, kita juga mengurangi impor BBM,” jelas Jonan.

Memang yang harus diperhatikan dalam hal ini, pasokan CPO-nya berkelanjutan atau tidak, meski saat ini produksi berlimpah. Karena itu, Jonan mengusulkan agar dibuat aturan yang menjamin bahwa pasokan CPO untuk pembangkit listrik selalu ada. “Kalau perlu dibikin aturan. Kewajiban memasok dalam negerinya berapa, domestic market obligation-nya (DMO) berapa,” kata Jonan.

Mengenai pembangkit listrik CPO di Belitung Timur, Jonan menyampaikan, pembangkit itu dibangun pemerintah melalui APBN hanya sebagai pilot project. PLTBn CPO Belitung dibangun dengan total investasi USD 6,4 juta. Kapasitas pembangkit ini hanya 5 MW. Rencananya akan dioperasikan pada 2019 oleh PT Belitong Mandiri.