Jonan Usul BBM Pertamax Disubsidi Mulai 2020

Petugas mengisi BBM jenis Pertamax di SPBU Jalan HR Rasuna Said. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengusulkan agar BBM jenis Pertamax disubsidi pemerintah. Usulan ini, kata dia, bisa dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2020.

Usulan tersebut menindaklanjuti keinginan Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Kardaya Warnika beberapa waktu lalu. Kala itu, Kardaya meminta BBM dengan oktan yang lebih tinggi disubsidi saja.

"Ke depan perlu pertimbangkan tahun depan, usul Pak Kardaya tempo hari saya pikirkan juga sebenarnya yang perlu dikasih subsidi itu BBM oktan yang lebih baik ramah lingkungan. Misalnya disubsidi adalah misalnya Pertamax, bukan yang Turbo sih. Ini dibahas periode tahun selanjutnya, APBN 2020," kata Jonan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (18/3).

Sebaliknya, Jonan mengatakan untuk harga jual BBM jenis Premium sebaiknya mengikuti harga pasar saja. Selama ini, harga Premium diatur pemerintah dan saat ini masih di bawah harga keekonomian meski tak disubsidi. Selisih antara harga keekonomian dengan harga jual ditanggung PT Pertamina (Persero).

"Kami akan ajukan dari Kementerian ESDM, Premium itu (harga) market aja. Misal APBN 2020, dibalik (Pertamax diusulkan disubsidi)," lanjut dia.

Selain usulan rencana subsidi Pertamax tahun depan, pemerintah bakal mengeluarkan aturan baru untuk pembelian LPG 3 kg bersubsidi. Nantinya, gas melon ini bakal dijual komersial dengan harga keekonomian.

Untuk penerima subsidi, pembeliannya bisa dengan kartu. Harapannya, penyaluran subsidi energi ini bisa tepat sasaran.

"Isunya itu subsidi energi adalah tepat sasaran atau enggak. Paling pas masukin ke kartu tuh subsidi. Sehingga LPG 3 kg bisa dijual komersil, tapi yang enggak mampu dikasih kartu. Saya kartunya kurang hafal," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengatakan pemerintah bakal melakukan uji coba untuk penggunaan LPG 3 kg yang disubsidi menggunakan kartu bantuan sosial.

Simulasi ini dilakukan supaya subsidi LPG 3 kg tepat sasaran. Rencananya simulasi dilakukan setelah pemilu 2019 selesai. Alasannya, untuk menghindari adanya dugaan kampanye.

“Paling tidak setelah stabil ini, peralihan pemerintahan (yang baru) atau tetap, kita enggak tahu. Karena (kalau sekarang dilakukan) enggak efektif, nanti dianggap kampanye atau pergerakan apa. Sensitif,” kata dia.

Lebih lanjut, skema dalam simulasi ini adalah LPG 3 kg masuk dalam satu kartu bantuan sosial yang saat ini sudah ada, seperti kartu PKH (Program Keluarga Harapan) yang dikeluarkan Kementerian Sosial.

Dengan kata lain, benefit yang didapat penerima PKH bertambah, tidak hanya beras dan minyak lagi, tapi juga LPG 3 kg. Para pengguna kartu bantuan sosial ini membeli tabung 3 kg menggunakan kartu.

“Nanti harga LPG 3 kg semuanya sama Rp 30 ribu (per tabung) seluruh Indonesia. Selisih harganya itu supaya daya beli masyarakat itu terjaga, akan ditransfer ke situ. Jadi masyarakat (pemegang kartu) punya saldo, (masyarakat miskin) tetap beli (LPG 3 kg) Rp 15 ribu karena sisanya sudah dimasukan pemerintah ke saldo kartu,” tutur dia.