Jurus JK Menjaga Keseimbangan Ekonomi

Pertemuan tahunan industri jasa keuangan OJK. (Foto: Elsa Olivia Karina L Toruan/kumparan)

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) pada hari ini (11/1) menghadiri acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2019 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Ritz Calton, Pacific Place, Jakarta Selatan.

Pada acara tersebut, hadir juga Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Dalam sambutannya, JK membeberkan dua jurus yang bisa menjaga keseimbangan dan stabilitas perekonomian. Pertama, bekerja sama dan berkolaborasi bersama seluruh pihak terkait khususnya di sektor jasa keuangan dianggap bisa menciptakan keseimbangan ekonomi.

“Kaborasi adalah jalan yang bisa dipakai untuk menjaga keseimbangan. Dengan duduk bersama dan kerja keras, kita bisa hadapi risiko industri jasa keuangan. Tahun lalu itu kita berhasil hadapi tantangan internal dan eksternal dengan bersama,” kata JK saat ditemui di The Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta Selatan, Jumat (11/1).

Wapres JK di Pembukaan IPS Forum di JCC, Jakarta. (Foto: Dok. Setwapres)

Lalu, JK juga mengatakan bahwa di tahun ini, seluruh pihak harus optimistis menghadapi di tahun ini. Hal ini dirasa penting untuk mempertahankan stabilitas pertumbuhan ekonomi.

"Kita lihat pertumbuhan ekonomi 5,2-5,3 persen dan inflasi perkembangan sangat optimistis di 2019. Walaupun mempunyai tantangan dari internal dan eksternal. Maka itu, kita harus hadapi dengan kerja keras, kebersamaan dan apa yang dicanangkan harus optimistis untuk menjadi bangsa yang besar," katanya.

Dengan berbagai pengalaman yang dimiliki Indonesia saat ini, JK berharap kita sektor jasa keuangan bisa menjadikannya sebagai pembelajaran ke depan. Maka tentu, lanjut dia, langkah mengambil kebijakan selanjutnya harus lebih hati-hati dengan pengawasan yang lebih ketat.

"Kita tahu efek moneter tahun 97-98 efeknya sampai saat ini. Maka itu kita melakukan tindakan-tindakan, agar tidak ada krisis itu lagi. Apabila 20 tahun lalu krisis itu di bayar oleh pemerintah maupun masyarakat, maka tidak akan terjadi dan akan ditanggung sendiri itulah pelajaran pertama industri perdagangan pasti tahu. Oleh karena itu, OJK bisa mengambil langkah lebih penting di industri keuangan dan bisa memberikan semua kewajiban,” tuturnya.