news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Kejar Tayang Izin Investasi Online, untuk Target Peringkat EODB

9 Juli 2018 11:03 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Obsesi Izin Investasi "Sekali Jadi" (Foto: Basith Subastian/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Obsesi Izin Investasi "Sekali Jadi" (Foto: Basith Subastian/kumparan)
ADVERTISEMENT
Naiknya peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia dari posisi 106 menjadi 91 pada tahun lalu tak membuat Presiden Jokowi puas. Dia ingin ‘tancap gas’ mempermudah perizinan berusaha agar peringkat RI makin moncer.
ADVERTISEMENT
Tak tanggung-tanggung, Jokowi menargetkan Indonesia bisa masuk 40 besar negara dengan tingkat kemudahan berusaha. Perbaikan perizinan investasi menjadi bidikan utama, sebab selama ini kerap berbelit dan membuat investor balik kanan dari Indonesia.
“Saya perlu ingatkan bahwa target kita adalah masuk ke-40 besar,” kata Jokowi saat itu.
Untuk mempercepat perizinan bagi investor, pemerintah pun merancang sistem perizinan secara online atau Online Singel Submission (OSS). Dengan sistem tersebut, proses perizinan menjadi tak bertele-tele, efisien, dan ditargetkan bisa jadi dalam 90 menit.
Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengatakan dengan penerapan sistem OSS, pemerintah berharap perizinan usaha semakin mudah, investasi ke Indonesia kian banjir dan peringkat EODB juga terkerek.
“OSS ini tujuannya mulia. Tapi perlu diperhatikan lagi. Apa benar akar masalah investasi ada di perizinan? Apa benar kalau perizinan dibenahi EODB akan semakin naik? Itu perlu dilihat konteksnya,” katanya.
ADVERTISEMENT
Faisal menjelaskan EODB merupakan peringkat yang menunjukkan tingkat kemudahan berusaha suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya. Indeks ini diukur oleh World Bank melalui sepuluh indikator.
Perizinan hanya merupakan satu dari sepuluh indikator tersebut. Sehingga, mustahil untuk mendongkrak peringkat EODB hanya dengan membenahi satu indikator saja. Faisal justru menyarankan pemerintah untuk bisa melihat akar permasalahan dengan lebih jelas.
Menurut dia, pangkal utama persoalan investasi di Indonesia adalah ketidakpastian. Misalnya kebijakan yang hanya sebentar dan kemudian kembali berubah. Tak hanya itu dia juga menilai pemerintah terlalu mudah untuk mendefinisikan perizinan.
Jika OSS berjalan, maka sistem ini mengeneralisasikan kompleksitas perizinan. Banyak bidang usaha yang menurutnya masih membutuhkan verifikasi lanjutan. Hal itu diperlukan untuk menghindari kecurangan di kemudian hari.
Suasana di PTSP-BKPM di Kantor BKPM, Gatot Subroto. (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Suasana di PTSP-BKPM di Kantor BKPM, Gatot Subroto. (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)
Misalnya pelaku usaha bidang perikanan ingin membuat izin menangkap ikan. Menurut Faisal, hal ini tak bisa dengan mudah didapat melalui OSS sebab izin menangkap ikan juga erat hubungannya dengan informasi kapal yang digunakan dan alat tangkap yang dibawa.
ADVERTISEMENT
“Yang kayak gitu semua mau pakai OSS? Semua bidang usaha punya karakteristik masing-masing. Enggak bisa disamaratakan,” ujarnya.
Faisal berharap pemerintah lebih jeli dalam melihat konteks masalah. Selama ini, kata dia, Jokowi seringkali terjebak pada target-target kuantitatif seperti jumlah sertifikat tanah, target penerimaan pajak dan kini target 40 besar EODB.
Sementara itu, Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady, menilai OSS ini bisa merupakan salah satu jawaban dari kegelisahan para investor selama ini soal sulitnya perizinan usaha dan investasi di Indonesia.
Penyederhanaan izin baik di tingkat pusat dan daerah melalui sistem OSS dinilai akan membuat investor melirik Indonesia. Dia memastikan sistem tersebut akan mulai berjalan pada pekan ini.
ADVERTISEMENT
“Ini reformasi perizinan. Kalau tadinya sulit, pengusaha harus datang ke berbagai tempat, sekarang hanya lewat OSS semuanya sudah bisa dilakukan lewat sana,” ujarnya.