Kemendes Klaim Program Dana Desa Ampuh Turunkan Angka Kemiskinan

Desa Makarti, Desa Transmigrasi di Halmahera Utara, Jumat (3/8). (Foto: Kelik Wahyu/kumparan)

Program Dana Desa yang sudah berjalan tiga tahun terakhir dinilai efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah pun tetap akan melanjutkan program ini di tahun depan bahkan besaran anggarannya naik signifikan menjadi Rp 73 triliun dari kondisi saat ini Rp 60 triliun. Anggaran tersebut akan dibagikan kepada 74.957 desa.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Anwar Sanusi menjelaskan bahwa merujuk data BPS penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 adalah sebesar 9,82 persen. Angka ini merupakan yang paling rendah dibanding periode-periode sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan periode Maret 2017, jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 telah turun sebanyak 1,82 juta orang. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun menjadi 7,02 persen pada Maret 2018 dari posisi September 2017 sebesar 7,26 persen, sedangkan persentase penduduk miskin di perdesaan turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018 dari posisi September 2017 sebesar 13,47 persen.

Selama periode September 2017-Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 128.200 orang (dari 10,27 juta orang pada September 2017 menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 505.000 orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018).

Desa Makarti, Desa Transmigrasi di Halmahera Utara, Jumat (3/8). (Foto: Kelik Wahyu/kumparan)

Namun turunnya angka kemiskinan belum mampu menekan angka kesenjangan gini rasio antara masyarakat di perkotaan dibanding pedesaan yang justru semakin melebar yakni dari 0,320 pada September 2017 menjadi 0,324 pada Maret 2018.

"Ini jadi indikator angka penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan di perdesaan, luar biasa," ujar dia kepada kumparan, Selasa (21/8).

Anwar berharap capaian ini dapat berlanjut di tahun depan. Apalagi dengan besaran anggaran Dana Desa ditambah maka seharusnya cukup signifikan mengurangi kemiskinan di perdesaan.

"Karena apa? (karena) pekerjaan di desa banyak. Ini sebagai satu indikator tentunya kesempatan kerja," imbuhnya.

Dari sisi pengawasan pengelolaan Dana Desa, Anwar menekankan untuk anggaran 2019 akan diawasi secara ketat. Kemendes PDTT sudah bekerja sama dengan berbagai lembaga atau instansi terkait misalnya dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk merancang sistem keuangan desa (siskudes). Kemudian setiap desa juga wajib untuk melaporkan penggunaan Dana Desa secara transparan.

"Kalau ada penyelewengan kita siap turun, kita lakukan investigasi," tegasnya.

Sebagai catatan, selama 2015-2017 realisasi anggaran Dana Desa sebesar Rp 127,2 triliun. Anggaran tersebut telah dimanfaatkan, antara lain untuk pembangunan sekitar 124 ribu kilometer jalan desa, 791 kilometer jembatan, akses air bersih 38,3 ribu unit, sekitar 3 ribu unit tambatan perahu, 18,2 ribu unit PAUD, 5,4 ribu unit Polindes, 6,6 ribu unit pasar desa, 28,8 ribu unit irigasi, 11,6 ribu unit Posyandu, dan sekitar 2 ribu unit embung.