Kemenkeu Masih Kaji Tambahan Anggaran Subsidi Solar Rp 10 Triliun

Ilustrasi bensin (Foto: THINKSTOCK)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji tambahan anggaran subsidi solar dalam APBN 2018. Penambahan anggaran ini dilakukan sebagai jalan tengah agar Pertamina tak lagi cekak akibat tingginya harga minyak dunia.

Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) pada periode Januari-Maret 2018 telah mencapai USD 63,02/barel atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar USD 51,03/barel. Sementara dalam APBN, pemerintah mematok ICP hanya sebesar USD 48/barel.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, ada tambahan sekitar Rp 10 triliun untuk subsidi solar. Hal ini nantinya akan tertuang dalam APBN Perubahan 2018.

"Memang ada beberapa kemungkinan usulan dibicarakan oleh Menteri ESDM, ya Menkeu memilih ya udah lah kalau begitu kita tambahkan saja subsidinya. Ya untuk berapanya biarkan saja itu dihitung, tapi ya memang sekitar Rp 10 triliun. Ya iyalah, apalagi kalau bukan APBN-P," ujar Darmin di kantornya, Jakarta, Sabtu (5/5).

Sementara itu, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, pihaknya masih mengkaji ulang perhitungan tambahan anggaran subsidi solar. Artinya, tambahan anggaran untuk subsidi solar belum tentu Rp 10 triliun.

"Angka itu masih akan kami review detailnya," kata Askolani kepada kumparan (kumparan.com).

Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution (Foto: Novan Nurul Alam/kumparan)

Penambahan subsidi solar Rp 10 triliun tersebut tergolong cukup tinggi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menghitung, dengan kenaikan subsidi solar Rp 500/liter, penambahan anggaran subsidi solar sekitar Rp 4,1 triliun.

"Solar kalau tidak salah kenaikannya tidak lebih dari Rp 4-5 triliun dari kenaikan Rp 1.000/liter. Kami hitung kira-kira sekitar Rp 4,1 triliun," katanya beberapa waktu lalu.

Hingga kuartal I 2018, Kemenkeu mencatat realisasi penggunaan dana subsidi energi mencapai Rp 25,3 triliun. Jumlah itu setara dengan 33,3% dari alokasi dana subsidi di APBN 2018.

Dari jumlah itu, dana subsidi BBM (solar dan elpiji 3 kg) sebesar Rp 15,6 triliun, sedangkan subsidi listrik terpakai sebesar Rp 9,6 triliun.

Hanya saja, realisasi penyerapan anggaran tersebut juga untuk membayar kekurangan subsidi tahun 2017. Pemerintah membayar tunggakan subsidi energi sebesar Rp 9,3 triliun, di mana Rp 6,3 triliun untuk BBM dan elpiji serta ke PLN sebesar Rp 3 triliun.